Lihat Sawah Kekeringan, Dody Murka pada Bawahan: Serius Kawal Swasembada Pangan

SuaraSumut.id - Ada yang berbeda dari sidak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026).

Di tengah hamparan sawah, Dody terlihat geram. Ia menegur sejumlah pejabat yang berada di lokasi. Rekaman momen tersebut kemudian beredar dan menjadi perhatian karena memperlihatkan seorang menteri memarahi bawahannya secara terbuka.

Namun, kemarahan itu tidak muncul begitu saja. Di lokasi tersebut, sekitar 1.000 hektare sawah dilaporkan mengalami kekurangan air selama kurang lebih tujuh bulan.

Yang membuat persoalan ini semakin mengusik, aliran sungai dengan air yang masih tersedia berada tidak jauh dari area persawahan.

Pertanyaannya kemudian sederhana, mengapa air yang tersedia tidak sampai ke sawah? Dan yang tidak kalah penting, mengapa kondisi tersebut tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan yang diterima Kementerian Pekerjaan Umum?

Ketika laporan berkata lain

Sejak Juli, Dody disebut menerima laporan dari jajaran eselon I dan II melalui dashboard monitoring real time. Laporan tersebut menyebut kondisi kekeringan terkendali. Bahkan, sekitar 73.000 hektare sawah disebut telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.

Jika hanya melihat angka tersebut, situasinya memang terlihat terkendali. Dody memilih tidak berhenti di sana. Sekitar tiga minggu sebelum melakukan sidak, ia membuka hotline melalui WhatsApp. Masyarakat diminta melaporkan titik-titik kekeringan yang belum tertangani.

Laporan yang masuk justru menunjukkan persoalan yang belum selesai. Dari pemantauan tim tenaga ahli bidang media monitoring, percakapan masyarakat mengenai kekeringan sawah di media sosial juga terus meningkat. Dody kemudian memutuskan melihatnya sendiri.

“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Dody.

Keputusan itu membawa Dody ke Pebayuran. Di sana, ia menemukan kenyataan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan laporan yang diterimanya.

Bukan soal marah atau tidak marah

Perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan itulah yang kemudian menjadi persoalan utama. Jika kekeringan disebut terkendali, tetapi petani masih kesulitan mendapatkan air selama berbulan-bulan, tentu ada sesuatu yang perlu diperiksa. Bisa saja persoalannya berada pada jaringan irigasi. Bisa juga distribusi air, koordinasi antarinstansi, atau cara informasi dari lapangan diteruskan ke pengambil keputusan.

Sidak tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa angka dalam laporan belum tentu menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi petani.

Bagi petani, ukuran keberhasilan penanganan kekeringan sebenarnya tidak rumit. Air harus sampai ke sawah ketika tanaman membutuhkannya.

Dody sendiri menyadari bahwa sikapnya di lapangan menjadi sorotan. Ia meminta maaf jika tutur kata dan sikapnya dinilai terlalu keras. Namun, ia menjelaskan bahwa kemarahan tersebut berangkat dari kondisi yang dilihatnya.

“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air. Saya gak boleh membiarkan ini terjadi.” kata Dody.

Ada agenda yang lebih besar

Persoalan di Pebayuran tidak berhenti pada satu jaringan irigasi. Ada agenda yang lebih besar di belakangnya: ketahanan dan swasembada pangan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian.

Karena itu, keberadaan infrastruktur irigasi menjadi penting. Target produksi pangan tidak akan banyak berarti jika air tidak tersedia ketika tanaman membutuhkannya.

“Ukuran keberhasilannya harus terlihat di lapangan: apakah air benar-benar sampai ke sawah dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pesan itu sekaligus menjelaskan mengapa persoalan Pebayuran mendapat perhatian serius.

Bagi kementerian, laporan mengenai puluhan ribu hektare sawah yang berhasil diselamatkan tentu penting. Tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai. Masih ada titik-titik yang harus ditemukan, diverifikasi, dan ditangani.

Di sinilah persoalan berikutnya muncul: siapa yang bertanggung jawab ketika informasi yang sampai kepada menteri berbeda dengan kenyataan di lapangan?

Dody mengatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya.

“Saya akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, menjadi prioritas,” katanya.

Ujian bagi birokrasi

Sidak Pebayuran pada akhirnya bukan hanya soal seorang menteri yang marah kepada bawahannya. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kamera media meninggalkan lokasi.

Apakah jaringan irigasi diperbaiki? Apakah distribusi air dibenahi? Apakah data kekeringan diverifikasi kembali? Dan yang tidak kalah penting, apakah sistem monitoring kementerian mampu menangkap persoalan sebelum petani harus mengadu berulang kali?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting karena keberhasilan program swasembada pangan tidak ditentukan oleh seberapa baik laporan disusun.

Keberhasilannya akan terlihat ketika petani bisa menanam dan memanen dengan dukungan infrastruktur yang benar-benar bekerja.

Dalam konteks itulah kemarahan Dody di Pebayuran perlu dilihat. Bukan semata sebagai adegan seorang menteri menegur bawahannya, melainkan sebagai respons atas kesenjangan antara laporan dan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan.

Dan bagi pemerintah yang sedang mengejar swasembada pangan, kesenjangan semacam itu bukan persoalan kecil dan sikap tegas Dody pada akhirnya memang dibutuhkan.