Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Ijazah Gibran Buka Peluang Pemakzulan: dan Pidana Murni...

Selain itu, ia menilai peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu menjadi bagian dari evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam proses verifikasi persyaratan calon.

Menurut Shohibul, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan harus menjalankan tugasnya apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat.

Ia menyampaikan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekebalan hukum karena berada di lingkaran kekuasaan.

"Indonesia tidak boleh menyandera masa depannya pada preseden buruk kepemimpinan yang cacat prosedur. Ini adalah ujian terjujur bagi sekujur sistem peradilan untuk membuktikan bahwa tidak ada satu pun individu di republik ini yang berada di atas konstitusi," tukas Shohibul.

Kontributor : M. Aribowo