Suhardiman
Kamis, 19 November 2026 | 13:15 WIB
Jubir KPK Budi Prasetyo. [Suara.com/Dea]
Baca 10 detik
  • Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menyatakan telah berkonsultasi dengan KPK pada tahun 2024 mengenai penerimaan endorsement.
  • Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaga antirasuah selalu terbuka memberikan ruang konsultasi pencegahan korupsi bagi siapa saja.
  • Hasil konsultasi tersebut menyebutkan bahwa aktivitas endorsement oleh pejabat publik tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

SuaraSumut.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara mengenai pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang pernah berkonsultasi terkait aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik pada 2024.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan kepada KPK mengenai kelanjutan pekerjaan di dunia hiburan, termasuk menerima endorsement dan menjalin kerja sama komersial setelah menduduki jabatan publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah pada dasarnya terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," katanya, melansir Antara, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, KPK tidak hanya memberikan ruang konsultasi, tetapi juga dapat melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas maupun berbagai upaya pencegahan korupsi.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," ujarnya.

Raffi Ahmad Pernah Konsultasi soal Endorsement ke KPK

Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11).

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Menurut Raffi, KPK pada saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Walaupun demikian, dia saat ini menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.

Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026 dengan total nilai kerja sama mencapai Rp14,7 miliar.

Load More