SuaraSumut.id - Kota Medan memiliki angka partisipasi pilkada yang sangat minim pada 2015 lalu. Angka partisipasi pemilih saat itu hanya 25,38%, angka tersebut dinyatakan sebagai angka partisipasi paling rendah di Indonesia.
KPU Kota Medan mewanti-wanti tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 ini. Meskipun angka tersebut melonjak tinggi pada Pemilihan Presiden, namun selalu menurun drastis ketika Pemilihan Kepala Daerah.
Salah satu masyarakat Pasar Senen Lembah, Mahda menyatakan bahwa ia sudah berapa kali periode Pemilihan Kepala Daerah tidak menggunakan hak suara. Saat ditanya apakah ia akan mengikuti Pilkada 2020, Mahda mengaku belum berencana.
“Gak taulah, belum tau. Gini-gini aja Medan ini, gini-gini aja hidup awak”, kata Mahda, Minggu (4/10/2020).
Baca Juga:Doni Monardo Klaim Pilkada Tak akan Berpotensi Tingkatkan Kasus Corona
Hal tersebut ia lakukan karena merasa tidak merasakan dampak yang signifikan terhadap kehidupannya.
“Bantuan apapun kami tidak pernah dapat. Kepling juga tidak melakukan pendataan”, tambahnya.
Mahda berharap Calon Wali Kota yang akan terpilih nantinya tetap memantau masyarakat bawah secara merata. Ia juga menyesalkan proses pengurusan administrasi dengan bayaran yang cukup tinggi.
“Seharusnya dipantau jugalah warga-warga yang bawah. Seharusnya merata lah, data semua gitu. Bantuan apapun, BPJS gak pernah dapat. Sementara urus ini itu harus selalu bayar, mahal”, ujarnya.
Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Santi. Ia menyampaikan bahwa janji kampanye selalu menarik dari Pasangan Calon namun tidak sama kenyataannya ketika sudah menduduki bangku kekuasaan.
Baca Juga:PDIP Kaltim Belum Putuskan Nama Pengganti Calon Wali Kota Bontang Adi Darma
“Kalau soal janji selalu bagus. Tapi kalau sudah duduk dia, lupa sama masyarakat bawah. Banyak yang masih tidak dapat bantuan”, ucapnya.
Menurutnya Pemerintah harus lebih menunjukkan keseriusannya dalam menangani permasalahan ekonomi masyarakat. Kesulitan biaya pokok kehidupan, termasuk dalam pendidikan anak.
“Apalagi dalam kondisi Corona ini, biasa jualan di sekolah tapi sekolah libur. Sedangkan tetap harus bayar sekolah anak. Pemerintah harus memperhatikan lagi masyarakat pinggiran kayak kita ini”, ujarnya.
