" Indonesia terjebak dalam perangkap mengatasi pandemi Covid - 19 karena belanja kesehatan dan sosial di postur APBN 2022 masih yang terbesar. Namun pada sisi lain pemerintah ingin memperluas sumber pajak baru. Ini kontradiksi." ujarnya.
Sahat menilai, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggunakan cara orde baru mengelola ekonomi dengan memberikan keleluasaan kepada segelintir pengusaha dengan harapan sektor bisnis bergerak dan membantu negara dan orang miskin.
"Padahal kan tidak terjadi itu. Yang terjadi justru orang miskin dan pengangguran terbuka bertambah. Undang - Undang Cipta Kerja yang di-inisiasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin gagal mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja." ujar Sahat.
Pihaknya mengingatkan Presiden Jokowi agar berpihak kepada sektor ril dan usaha kecil menengah dengan tidak menjadikan pengusaha kecil menjadi bulan - bulanan karena dipaksa bersaing dipasar online berhadapan dengan startup raksasa.
Baca Juga:Penyanyi Kris Wu Resmi Ditangkap dalam Kasus Pemerkosaan
"Sementara sektor offline dan proyek besar dikuasai segelintir pengusaha di lingkaran pengusaha Kadin connention. Pengusaha memakai kesempatan memanfaatkan regulasi negara dan mendapat keuntungan bahkan meminta pengampunan pajak. Negara bangkrut membiayai kesehatan dan sosial, pengusaha meraup untung. Ini yang terjadi saat ini," jelasnya.
Pada sisi lain, sambung Sahat, pemerintah ingin memperluas sumber pajak baru yang juga akan menyasar 64 juta usaha mikro yang saat ini sedang kesulitan permodalan.
"Jadi asumsi pertumbuhan ekonomi 5 % dan 5,5 % persen itu tidak ditopang oleh prasyarat yang kuat. Kami mengingatkan Jokowi harus mewaspadai pengusaha yang mengambil kesempatan dimasa pandemi Covid - 19 sebelum semua terlambat." tukasnya.
