SuaraSumut.id - El Salvador disebut tengah bersiap menetapkan secara efektif Undang-undang Bitcoin mulai awal September.
Hal ini membuat pensiunan pegawai pemerintah, purnawirawan, dan lainnya menggelar aksi tolak bitcoin. Mereka khawatir pemerintah membayar pensiunan dalam bentuk bitcoin, bukan dollar AS.
Warga anti bitcoin mengutarakan ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah mengadopsi bitcoin sebagai legal tender.
"Kami tahu uang ini berfluktuasi secara drastis. Nilainya berubah-ubah dari detik ke detik dan kami tidak bisa mengendalikannya," kata Stanley Quinteros, anggota serikat pekerja Mahkamah Agung Salvador, melansir blockchainmedia.id--jaringan suara.com, Rabu (1/9/2021).
Baca Juga:7 Jenis Senjata Free Fire dan Total Peluru Main FF Paling Ideal
Warga juga menyoroti kurangnya pengetahuan dan pemahaman teknologi yang diperlukan untuk memakai aset kripto seperti Bitcoin. Mereka memasang spanduk bertuliskan "Kami tidak ingin bitcoin" dan "Katakan tidak kepada pencucian uang".
Protes anti bitcoin itu merupakan bagian dari kampanye oposisi besar oleh veteran lokal yang mengeluhkan pensiun rendah.
Sejumlah pemrotes dikabarkan menuntut peningkatan besaran pensiun dari US$100 atau Rp1,4 juta menjadi US$300 atau Rp 4,2 juta.
Gelombang protes anti Bitcoin terbaru disusul dengan sikap skeptis yang semakin bertumbuh soal kebijakan Bitcoin di El Salvador.
Diketahui, Presiden Salvador Nayib Bukele mengumumkan rancangan undang-undang yang menerima bitcoin sebagai mata uang sah selain dolar AS pada awal Juni lalu.
Baca Juga:Mahasiswa Mau Lompat dari Jembatan Soekarno-Hatta Malang, Warganet Justru Doakan Ini
RUU tersebut lalu lolos Sidang Legislatif Salvador dan dijadwalkan untuk diresmikan pada 7 September mendatang. Pekan lalu, presiden Bukele mengklarifikasi warga Salvador bebas untuk tidak memakai Bitcoin.
