SuaraSumut.id - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, pembangunan sejumlah bendungan masih terkendala dengan konflik tanah.
Hal itu dikatakan Edy kepada Menteri Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada penyerahan sertifikat tanah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (28/12/2021).
"Saat ini ada enam bendungan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala persoalan konflik tanah. Begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut," kata Edy, melansir medanheadlines.com--jaringan suara.com.
Edy membandingkan daerah-daerah lain yang memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut. Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.
Baca Juga:Kinerja LPKR, SILO dan LPCK Diprediksi Terus Tumbuh di 2022
"Memang bendungan ini sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektare pertanian, bisa mencegah banjir, banyak manfaat dari bendungan itu," katanya.
Edy berharap, pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022. Sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. Juga untuk mengantisipasi banjir.
Menteri Sofyan Djalil mengaku akan membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan. Dirinya sepakat bahwa Sumut memiliki potensi yang besar untuk dibangun waduk.
"Saya sangat concern (perhatian) dengan waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa, kami siap apa saja yang bapak perintahkan," tukasnya.
Baca Juga:Tanggapi Pernikahan Beda Agama, Politisi Partai Ummat: MUI Sudah Mengharamkan
