SuaraSumut.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bandar narkoba harus dimiskinkan.
Hal itu dikatakan Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD RI, di Jakarta, melansir Antara, Rabu (2/2/2022).
"Pemakainya harus dihilangkan dalam arti direhabilitasi, sementara bandarnya dimiskinkan melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Barangkali usulnya di Undang-Undang Narkotika itu, ya," kata Yasonna.
Yasonna berharap aturan pemiskinan bandar narkoba dapat diatur secara tegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Baca Juga:Kasus Covid-19 Melonjak, Polda Metro Jaya Tunda Ajang Street Race di Detabek
"Ini agar dia jera. Saya harap Komisi III DPR RI yang bisa melakukannya," katanya.
Ia mengatakan, rencana revisi UU Narkotika sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat pada bulan November 2021.
Kemenkumham juga membahas kinerja dan capaian kementerian itu pada tahun 2021, termasuk rencana kerja pada tahun 2022.
