Salah satu solusi dari masalah ini adalah membuka market dan koperasi. Lalu masyarakat diberdayakan menjadi pengumpul, membangun jaringan. Misalnya bersama pendamping dengan melacak berapa kebutuhan kemenyan untuk gereja Katholik.
"Untuk di petani juga butuh capacity building terkait dengan standar transaksi nasional SNI kemenyan nah grade 1 itu apa pengenalan itu kepada petani itu penting supaya dapat bernegosiasi harga yang mana grade 1 sehingga tidak bergantung kepada pengumpul jadi ada posisi tawar itu dengan pengetahuan," ungkapnya.
Kemenyan merupakan komoditas penting
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandi Hutabarat mengatakan, kemenyan merupakan komoditas yang penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Kim Kardashian Tampil Panas di Lokasi Gym Pakai Baju Renang, Bikin Netizen Telan Ludah
"Persoalan kita ini sekarang bagaimana menumbuhkembangkan petani kemenyan. Secara regulasi ini harusnya nasional, tidak bisa lokal. Harus ada regulasi dari menteri. Pertama untuk melestarikan, menjamin petani kemenyan ini dan market tapi harganya kan dimainkan tengkulak. Ini harusnya ada pemasaran yang lebih adil yang bisa difasilitasi kementerian lah," katanya.
Pemerhati Masyarakat Adat Abdon Nababan mengatakan, yang harus dipersiapkan itu adalah menghadapi tantangan karena sebagai daerah yang kaya sumber daya alamnya, secara iklim cocok menjadi pertanian tapi secara tanah. Secara tanah karena tipis maka program yang harus dibangun adalah mengembangkan gerakan kompos karena bahannya ada.
"Jadi pertanian selaras alam itu mestinya menopang ini dengan kelestarian alam karena kalau tidak dilakukan maka ancamannya adalah nanti air," cetusnya.
Abdon menjelaskan riset ini tidak boleh hanya berhenti di 4 desa tetapi ditingkatkan ke lingkup yang lebih luas. Jika sumber air akan semakin langka dan akan menjadi sumber perang di masa depan dan daerah ini bisa menjadi target, apalagi ada Danau Toba. Ditambah lagi tidak mungkin terus menerus mengandalkan energi fosil tetapi energi baru terbarukan.
"Daerah ini kaya dengan energi terbarukan sehingga ini akan menjadi tempat yang diperebutkan. Nah dengan situasi seperti itu maka kepastian hak rakyat menjadi sangat penting karena hanya hukum yang bisa melindungi," katanya.
Baca Juga:Mengenal Apa Itu MPLS: Ini Pengertian, Tujuan hingga Jenis Kegiatan
Jadi sumber inspirasi
Hasil riset ini masih sempit namun bisa menjadi sumber inspirasi untuk melihat lebih besar. Dari 4 desa, dinaikkan levelnya menjadi empat pembelajaran, sebagai knowledge untuk memikirkan bagaimana mengelola ekosistem Batang Toru.
"Secara metodologi sudah oke tapi itu hanya HHBK yang eksisting, memberikan kontribusi kepada ekonomi. Belum yang potensial. Jika prospecting itu tadi tuh HHBK-nya lebih dari itu supaya manfaatnya bisa kelihatan dalam skala mempersiapkan masa-masa krisis pasca 2030. Tantangan kita itu krisis pangan, energi dan air," jelasnya.
Abdon menambahkan ketika iklim semakin parah, kawasan pesisir akan semakin tidak nyaman dihuni, mereka akan mencari tempat yang nyaman di atas.
"Karena krisis yang terjadi ini menyangkut tiga hal krisis pangan, krisis energi dan krisis air ketiga sumber daya ini melimpah di Tanah Batak. Kalau kita mempersiapkan diri sejak sekarang maka kita akan menjadi tempat pusat dari seluruh solusi persoalan global masyarakat. Pilihan ada di tangan kita, mau menjadi korban krisis itu atau menjadi solusi untuk krisis," katanya.
Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Dana Prima Tarigan mengatakan, pihaknya sudah mendampingi masyarakat selama 3 tahun. Lokasi dampingan yang pertama di Simardangiang, Pantis, Pangurdotan dan Hopong. Pendampingan yang dilakukan adalah memperkuat perekonomian masyarakat dan sekaligus melindungi hutan.
