"Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK dan menguatkan kewenangan Dewas KPK agar tindakan seperti ini tidak terulang kembali," ujar Irvan.
Terakhir, LBH Medan juga mendesak DPR meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Sebagai tanggung jawab moral karena meloloskan Firli sebagai pimpinan KPK," katanya.
