SuaraSumut.id - Munculnya daftar perusahaan dan produk yang diklaim terafiliasi dengan Israel di Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu aksi boikot yang tidak terarah dan merugikan banyak pihak.
Pemerintah pun diminta untuk mengklarifikasi daftar setiap perusahaan maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel tersebut.
"Pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel. Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan itu memang melakukan bisnisnya secara profesional," kata Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani, melansir Antara, Kamis (13/6/2024).
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan yang ada di Indonesia sama sekali tidak terafiliasi atau bersangkutan dengan ideologi politik apapun.
Jika memang terafiliasi, kata Haryadi, pemerintah diharapkan dapat memilah nama yang bersangkutan secara bijak dan tepat.
"Langkah ini dapat mematikan mata pencaharian dari pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan yang masuk ke dalam daftar boikot," ujarnya.
Dirinya mengaku miris melihat kejadian tersebut karena pihaknya sudah mengonfirmasi pada pemegang merek yang menjual produk yang diboikot. Ia mengatakan tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel.
Dalam pertemuannya dengan pemegang merek, PHRI sudah meminta agar masing-masing perusahaan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa produknya tidak terafiliasi dengan Israel.
Sayangnya berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.
"Sebetulnya kepada masing-masing merek sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka," jelasnya.
Seperti merek Starbucks katanya. Salah satu restoran yang disebut-sebut masyarakat terafiliasi Israel, ternyata mereka memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebesar Rp5 miliar ketika ulang tahun perusahaan.
"Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika. Tapi tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok," cetusnya.
Sementara kepada masyarakat, ia meminta agar semua pihak dapat memilah berita yang dikonsumsi. Masyarakat dapat memeriksa bagaimana keberadaan dari perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dan sikap yang perusahaan ambil pada Palestina.
"Masyarakat bisa mengecek keberadaan mereka semua, dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina. Saya sudah mengecek mereka perusahaan yang juga bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi," katanya.
