Pemerintah Harus Prioritaskan Janda Eks GAM Terima Lahan

Artinya, kebijakan pengadaan lahan tersebut tidak dapat dihindari, ditempuh melalui pengalihan hutan.

Suhardiman
Selasa, 16 Juli 2024 | 11:20 WIB
Pemerintah Harus Prioritaskan Janda Eks GAM Terima Lahan
Ilustrasi - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar saat meninjau salah satu lokasi pengadaan lahan eks kombatan GAM. [Antara]

SuaraSumut.id - Kurniawan, akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, menilai prioritas pengadaan lahan bagi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seharusnya diberikan kepada janda dan anak-anak dari mereka yang telah meninggal baik di masa konflik maupun pascakonflik.

Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap rapat koordinasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian ATR/BPN dan pemangku kebijakan terkait mengenai penyediaan lahan seluas sekitar 22 ribu hektare untuk eks kombatan GAM di wilayah Aceh Timur.

"Dengan demikian, lahan yang akan didistribusikan pemerintah tersebut dapat menjadi penyokong serta bekal untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ekonomi para janda dan pendidikan anak-anak dari mantan kombatan GAM," katanya melansir Antara, Selasa (16/7/2024).

Karena itu, dirinya mengingatkan agar pemerintah harus memastikan penerima lahan eks kombatan GAM tersebut benar-benar kepada orang yang tepat, jangan sampai diberikan kepada orang yang bukan bagian dari GAM.

"Kepada para mantan kombatan GAM sebagai penerima manfaat juga harus memperhatikan hal ini," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa perlu dilakukan inventarisasi dan investigasi terhadap nama-nama para mantan kombatan GAM yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat.
"Pastikan penerima manfaat tersebut benar-benar mantan kombatan GAM. Karena, saat ini di Aceh banyak yang mengklaim diri sebagai mantan kombatan GAM," ujarnya.

Penyediaan lahan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu sebagai bentuk komitmen negara terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM tersebut merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab negara dalam memenuhi apa yang diamanatkan MoU Helsinki (kesepakatan damai) dan UUPA," katanya.

Langkah yang Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyediaan lahan untuk mantan kombatan GAM di Aceh juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi.

Dirinya menjelaskan bahwa untuk mengadakan lahan seluas 22 ribu hektare di Aceh Timur bagi para kombatan tersebut tentunya sulit tersedia di luar kawasan hutan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini