Sebab, kata Bobby, masyarakat tidak tahu pasti bagian-bagian mana yang menjadi tanggungjawab Pemkab/Pemko, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, misalnya perihal infrastruktur jalan.
"Saat saya ke daerah-daerah, keluhannya itu sama, yaitu soal adanya kekosongan di tingkatan provinsi. Jalan berlobang misalnya, mana tau masyarakat itu tanggungjawabnya kabupaten atau kota, provinsi ataupun pusat, yang mereka ingin jalannya bagus, itu aja," cetusnya.
"Oleh karena itulah, peran pemerintah provinsi sangat dibutuhkan sebagai perpanjangtanganan pusat. Tidak boleh ada ruang kosong, semua harus berperan. Jangan giliran yang bagus, ngaku-ngaku, giliran ada keluhan masyarakat, jawabnya, itu tanggungjawab kabupaten, lah, pemerintah pusat, lah," katanya.
