Namun, upaya pemulihan sejauh ini belum menyentuh seluruh korban. "Dalam beberapa kasus seperti Simpang KKA, hanya sebagian kecil korban yang menerima pemulihan," tambah Fahry. Ia menyerukan semua pihak mendukung keberlanjutan KKR Aceh agar perannya dalam menjaga perdamaian dan keadilan tetap berjalan.
Dalam surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA, Kemendagri menyarankan agar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 dicabut. Kemendagri juga meminta agar fasilitasi rancangan qanun tersebut dihentikan, merujuk pada Pasal 229 ayat (2) UUPA yang menyebut KKR Aceh merupakan bagian dari KKR nasional.
Kemendagri menyarankan proses rekonsiliasi di Aceh dilakukan melalui Badan Rekonsiliasi Aceh (BRA) dengan koordinasi bersama Kementerian Hukum dan HAM. Namun, langkah ini menuai penolakan karena dianggap menghilangkan roh perjuangan korban yang telah lama diperjuangkan. (antara)
