Pemangku kepentingan perkebunan sawit nasional mendorong pemerintah untuk melanjutkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan intensitas yang lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.
Ketua Umum DPP GAPKI, Eddy Martono mengatakan, perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
GAPKI juga terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini.
Beberapa masalah terkait sawit rakyat, mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang, proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumberdaya di lapangan).
"Juga banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen, hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman bekum menghasilkan," ungkapnya.
Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, dimana nilainya untuk perhiutngan minimal mencapai Rp 100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp112,42 juta per hektare.
"Kami senang nilai bantuan PSR dinaikan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per ha. Tapi kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman," katanya.
