SuaraSumut.id - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, pada Selasa 15 April 2025.
Dalam aksinya massa membawa spanduk bertuliskan "Copot Wiriya Sebagai Sekda Medan". Selain itu, massa juga membakar ban di depan gebang Kantor Wali Kota Medan tersebut.
Massa mendesak agar Wali Kota Medan Rico Waas untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Wiriya Alrahman atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Koordinator daerah BEM SI Sumut, Ananda Ferdianta Sebayang, mengatakan bahwa adik ipar Wiriya berinisial OIS diduga kerap meminta jatah proyek dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Adik iparnya OIS diduga minta proyek seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang. Ini yang menjadi temuan kita," kata Ananda.
Ananda menjelaskan bahwa OIS diduga secara aktif melakukan kunjungan ke sejumlah OPD di Kabuapten Deli Serdang.
"Semua didatanginya, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, hingga RS Amri Tambunan," ujar Ananda.
Salah satu dugaan kuat praktik korupsi yang disoroti adalah pengadaan genset di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
"Genset ini tidak sesuai spek, dan diduga aliran dana korupsi ini masuk ke Pj Bupati Deli Serdang yang kini menjabat Sekda Kota Medan. Betapa bejatnya Sekda Kota Medan ini," tegas Ananda.
Lebih lanjut, Ananda memaparkan bahwa sejumlah proyek dikerjakan oleh keluarga dekat Wiriya.
Dirinya merinci proyek-proyek tersebut, mulai dari pemasangan paving block oleh Dinas Perkim di beberapa lokasi, rehabilitasi dua puskesmas oleh Dinas Cipta Karya, hingga proyek rehabilitasi sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp560 juta di bawah Dinas Pendidikan.
Bukan hanya itu, Dinas Pertanian disebut merehab sejumlah bangunan, dan Rumah Sakit Amri Tambunan melakukan pengadaan genset senilai Rp 1,3 miliar yang dimenangkan oleh CV DPR.
Dengan semua temuan tersebut, massa menuntut agar Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera mencopot Wiriya Alrahman dari jabatannya sebagai Sekda.
"Kami merasa sangat resah karena adanya dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang. Kami tidak ingin di Pemkot Medan ada pejabat melawan hukum. Untuk itu, kami menuntut copot Sekda Kota Medan," tuntut mahasiswa.
Demo tersebut berlangsung di bawah pengawasan puluhan personel kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di sekitar lokasi, agar berjalan aman dan lancar.
Rekam Jejak Wiriya Alrahman
Wiriya Alrahman merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan yang menjabat sejak dilantik pada 15 Oktober 2018 oleh Wali Kota Medan saat itu Akhyar Nasution.
Dirinya tetap menjabat sebagai Sekda di bawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution hingga April 2024, ketika ia ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, menggantikan Ali Yusuf Siregar. Pelantikan Wiriya sebagai Pj Bupati berlangsung pada April 2024.
Latar Belakang dan Karier
Sebelum menjadi Sekda, Wiriya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.
Dirinya juga pernah menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan serta Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan.
Wiriya berhasil memenangkan seleksi Sekda Medan dengan bersaing melawan empat pejabat eselon II lainnya pada 2018. Ia memiliki gelar Ir. (Insinyur) dan M.M. (Magister Manajemen).
Penunjukannya sebagai Pj Bupati Deli Serdang sempat memicu perhatian publik, terutama karena transisi jabatan Sekda Medan yang kemudian diisi sementara oleh Benny Sinomba Siregar, paman Bobby Nasution, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda.
Peran dan Aktivitas
Selama menjabat Sekda, Wiriya sering mewakili Wali Kota Medan dalam berbagai acara resmi, seperti rapat koordinasi, pelantikan pejabat, dan kegiatan keagamaan seperti Safari Ramadan.
Ia aktif mendorong penguatan data sektoral untuk digitalisasi laporan pemerintahan dan mendukung program seperti untuk tata kelola pemerintahan yang efektif.
Wiriya kembali disebut hadir dalam rapat Pemkot Medan pada April 2025, menunjukkan keterlibatannya dalam urusan administratif kota meski telah beralih jabatan.
