Tahun 2024, Kementerian ESDM mengungkap Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.686 GW dan baru dimanfaatkan sekitar 13 GW (0,3%). Kemudian, perlu adanya inovasi teknologi dan efisiensi energi, seperti penyimpanan energi (battery storage), smart grid, dan elektrifikasi transportasi. Begitupun industri energi hijau domestik juga mesti dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor teknologi.
Berbicara transisi energi bersih tidak bisa lepas dari aspek keadilan agar manfaat transisi energi dirasakan secara luas. Tiga hal yang harus dipastikan adalah, pertama, skema pendanaan yang inklusif, seperti dana transisi hijau yang mendukung komunitas lokal dan UMKM dalam mengembangkan solusi energi bersih.
Kementerian Keuangan pada 2024 menyatakan, lewat skema Green Sukuk telah mengalokasikan lebih dari USD 5,8 miliar sejak 2018 untuk proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Kedua, kebijakan tarif progresif, yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah dari beban biaya energi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepemilikan komunitas atas proyek energi terbarukan (community-based renewable energy).
Harus dipahami bahwa transisi energi berkeadilan menuntut tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama untuk membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi hijau.
Hal lainnya, mendorong kemitraan publik-swasta yang menjamin akuntabilitas sosial dan lingkungan serta memastikan pemantauan dan evaluasi berbasis data terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi jalannya transisi.
Transisi energi bukan semata proyek teknologi, melainkan proyek kemanusiaan dan keadilan. Dengan strategi yang berpijak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan energi bersih yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua. Amin YRA.
Panut Hadisiswoyo
Direktur Yayasan Keadilan Hijau Indonesia/Green Justice Indonesia
