- Menteri PU Dody Hanggodo menegur bawahannya saat sidak sawah kekeringan di Bekasi pada 26 September 2026.
- Dody menemukan seribu hektare sawah kekurangan air selama tujuh bulan yang tidak sesuai laporan internal kementerian.
- Tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mengawal percepatan swasembada pangan nasional dan memastikan air sampai ke sawah.
SuaraSumut.id - Ada yang berbeda dari sidak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026).
Di tengah hamparan sawah, Dody terlihat geram. Ia menegur sejumlah pejabat yang berada di lokasi. Rekaman momen tersebut kemudian beredar dan menjadi perhatian karena memperlihatkan seorang menteri memarahi bawahannya secara terbuka.
Namun, kemarahan itu tidak muncul begitu saja. Di lokasi tersebut, sekitar 1.000 hektare sawah dilaporkan mengalami kekurangan air selama kurang lebih tujuh bulan.
Yang membuat persoalan ini semakin mengusik, aliran sungai dengan air yang masih tersedia berada tidak jauh dari area persawahan.
Pertanyaannya kemudian sederhana, mengapa air yang tersedia tidak sampai ke sawah? Dan yang tidak kalah penting, mengapa kondisi tersebut tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan yang diterima Kementerian Pekerjaan Umum?
Ketika laporan berkata lain
Sejak Juli, Dody disebut menerima laporan dari jajaran eselon I dan II melalui dashboard monitoring real time. Laporan tersebut menyebut kondisi kekeringan terkendali. Bahkan, sekitar 73.000 hektare sawah disebut telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Jika hanya melihat angka tersebut, situasinya memang terlihat terkendali. Dody memilih tidak berhenti di sana. Sekitar tiga minggu sebelum melakukan sidak, ia membuka hotline melalui WhatsApp. Masyarakat diminta melaporkan titik-titik kekeringan yang belum tertangani.
Laporan yang masuk justru menunjukkan persoalan yang belum selesai. Dari pemantauan tim tenaga ahli bidang media monitoring, percakapan masyarakat mengenai kekeringan sawah di media sosial juga terus meningkat. Dody kemudian memutuskan melihatnya sendiri.
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Dody.
Keputusan itu membawa Dody ke Pebayuran. Di sana, ia menemukan kenyataan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan laporan yang diterimanya.
Bukan soal marah atau tidak marah
Perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan itulah yang kemudian menjadi persoalan utama. Jika kekeringan disebut terkendali, tetapi petani masih kesulitan mendapatkan air selama berbulan-bulan, tentu ada sesuatu yang perlu diperiksa. Bisa saja persoalannya berada pada jaringan irigasi. Bisa juga distribusi air, koordinasi antarinstansi, atau cara informasi dari lapangan diteruskan ke pengambil keputusan.
Sidak tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa angka dalam laporan belum tentu menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi petani.
Bagi petani, ukuran keberhasilan penanganan kekeringan sebenarnya tidak rumit. Air harus sampai ke sawah ketika tanaman membutuhkannya.
