- Elemen masyarakat sipil menggelar aksi memperingati G30S di Pos Bloc Medan pada Senin, 30 September 2026.
- Massa menuntut negara menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta konflik agraria.
- Massa aksi juga mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis akibat kasus keracunan.
“Yang paling spesial sebenarnya juga dikemas seni perlawanan lewat seni yang dikolaborasi dengan kawan-kawan pekerja seni di Sumatera Utara. Kami menyebutnya panggung rakyat,” ujarnya.
Soroti Program MBG
Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adinda menyebut persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat menjadi salah satu isu yang mereka soroti.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan korban, khususnya anak-anak sekolah.
“Menurut kami, program MBG yang sudah menelan banyak sekali korban jiwa, anak-anak bangsa yang jadi korban keracunan, ini sebetulnya adalah program populis yang sengaja dibuat oleh rezim penindas,” kata Adinda.
Adinda juga mengkritik besarnya anggaran program MBG serta tata kelola pelaksanaannya. Ia menilai program tersebut seharusnya dirancang secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia bahkan menuding program tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan dari pihak aksi yang disampaikan dalam konteks kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Bukan hanya menjatuhkan korban, tetapi juga ini program yang memakan banyak sekali biaya tapi tidak dirancang sedemikian rupa,” ujarnya.
Karena itu, massa aksi menyerukan agar pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG hingga persoalan yang mereka soroti dapat diselesaikan.
“Tidak ada lagi korban-korban. Tidak ada lagi siswa-siswa yang menjadi korban keracunan,” kata Adinda.
Selain persoalan MBG, massa aksi juga menyerukan agar negara memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk pendidikan yang layak dan terjangkau.
“Harusnya negara bertugas memberikan pendidikan yang baik dan gratis untuk warga,” ujarnya.
Amatan SuaraSumut.id di lokasi, aksi juga diwarnai dengan penandatanganan penolakan program MBG dari masyarakat. Ada juga sesi mendengar suara korban kekerasan aparat, hingga konflik agraria yang terjadi di Sumut.
Kontributor : M. Aribowo
