- Wakil Presiden Gibran menghadap Presiden Prabowo pada 11 November 2026 guna mencari empati agar terhindar dari pemakzulan DPR.
- Pengamat Shohibul Anshor Siregar menyebut risiko pemakzulan dapat membuat Gibran kehilangan hak pensiun serta menghadapi proses hukum pidana.
- Shohibul merekomendasikan Andi Amran Sulaiman dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai calon pengganti wakil presiden hingga tahun 2029.
SuaraSumut.id - Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadap Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik desakan mengundurkan diri, dinilai bagian dari upaya Gibran mencari perhatian dan empati Presiden agar terhindar dari proses pemakzulan di DPR.
Pengamat sosial-politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar menduga, di tengah tekanan akibat polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Gibran menyadari bahwa ruang perlawanan terhadap persoalan hukum yang berkembang semakin terbatas.
Menurutnya, meskipun orang-orang terdekat Gibran masih berupaya menyangkal berbagai persoalan tersebut, dinamika hukum dan konsekuensi politiknya tidak bisa begitu saja diabaikan.
"Mungkin ia sedang berusaha meminta perhatian dan empati presiden agar proses pemakzulan tidak berlangsung di DPR," ujarnya kepada SuaraSumut.id, Rabu 11 November 2026.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu menilai risiko pemakzulan bukan persoalan ringan bagi Gibran.
Selain kehilangan jabatan, menurut Shohibul, terdapat konsekuensi lain yang perlu diperhitungkan, termasuk kemungkinan kehilangan hak pensiun serta potensi persoalan hukum pidana apabila ada pihak yang menempuh jalur hukum.
"Risiko pemakzulan di DPR itu besar. Ia kehilangan semua hak pensiun dan juga masih potensil beroleh putusan rekomendatif untuk diadili dalam sidang pidana," ungkap Shohibul.
Ia bahkan menilai bukan hal yang sulit dibayangkan apabila suatu saat ada warga negara yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan laporan kepada kepolisian terkait persoalan yang menyeret nama Gibran.
Lebih jauh, Shohibul juga menyinggung mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pandangannya, polemik mengenai riwayat pendidikan yang pernah menjadi perdebatan publik berpotensi kembali menjadi persoalan hukum apabila ada pihak yang menempuh jalur hukum.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan kasus Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang pernah berhadapan dengan proses hukum terkait tudingan mengenai ijazah Jokowi.
Shohibul menegaskan bahwa pandangannya bukan didasari dendam politik, melainkan persoalan penegakan konstitusi.
"Ini bukan soal dendam politik, melainkan penegakan konstitusi," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki sumpah untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya.
Karena itu, menurut Shohibul, pemenuhan persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Siapa Penggantinya?
