SuaraSumut.id - Kasus suami jual istri untuk bayar hutang di Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar kembali memunculkan fakta baru. Kali ini datang dari pengakuan pria yang memberi hutang, NR (50).
NR menyampaikan pengakuannya ini kepada Ditreskrim Polda Sumbar bersama Polsek Lintau Buo, pemuda setempat, Karang Taruna, BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), dan Wali Jorong Koto Gadang, Kamis (23/7/2020).
Dalam pengakuannya NR menyebut, kabar yang mengejutkan berbagai pihak ini bermula ketika HS (24), suami dari T, (23), meminjam uang sebesar Rp500 ribu padanya. Lantaran tak bisa membayar hutang, HS mengajukan istrinya untuk melayani NR dan terjadilah peristiwa tak bermoral tersebut.
NR melanjutkan, perbuatan bejatnya tidak berhenti sampai disitu. Hubungan terlarang antara dia dan T terus berlanjut hingga NR dan T berulang kali melakukan hubungan badan.
“Awalnya memang untuk membayar utang, tapi setelah itu, setiap kali ‘begitu’ saya kemudian membayar Rp150 ribu. Dan sampai sekitar 10 kali. Setidaknya saya sudah menghabiskan uang sebesar Rp 3 juta selama ini,” ujar NR sembari menunjukkan tempat di mana kejadian aib itu mereka lakukan.
Saat ini, melansir Padangkita.com (jaringan Suara.com), Polsek Lintau Buo telah melimpahkan kasus yang dilaporkan orang tua T tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanah Datar.
"Semua kita periksa baru sebagai saksi, nantinya status lebih lanjut akan ditentukan sesuai hasil penyelidikan. Kasus ini sudah kita limpahkan ke Unit PPA Polres Tanahdatar untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Lintau Buo Iptu Surya Wahyudi, Kamis (23/7/2020) sore.
Surya menambahkan, antara T dan NR menyampaikan keterangan yang berbeda. Menurut T, lanjut Surya, dia mengaku tidak mau melayani NR sebagaimana yang diminta suaminya, HS.
“Jadi dari keterangan T begini. Memang tidak ada pemaksaan. Namun T mengetahui NR memiliki sikap yang gampang marah. Karena takut nanti NR melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Akhirnya T, meski tidak rela, bersedia melakukan perbuatan tersebut,” kata Surya.
Baca Juga: Karyawan PT PAU Derita Penyakit Misterius, Lendir dari Hidung dan Mulut
Surya menambahkan, T mengaku perbuatan terlarang itu hanya tiga kali dilakukan di rumah mereka yang berada jauh dari permukiman warga.
Sebelumnya T, dimintai keterangan polisi padaRabu (22/7/2020) siang hingga malam sekitar pukul 23.00 WIB. Perihal adanya sanksi adat dari tokoh adat setempat, kepolisian tidak melarang, asal tidak menyalahi aturan yang ada.
"Kalau memang tujuan untuk memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran tidak mengapa dilakukan, asal tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya,” pungkasnya.
Kasus suami yang menjual istrinya karena hutang ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Selain tokoh adat, aparat nagari, dan LSM Nurani Peremupan, Polda Sumbar pun akhirnya turun tangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Daftar Cushion Lokal Murah yang Kualitasnya Bikin Terkejut
-
Eks Kades di Bireun Aceh Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa Ditahan
-
Antisipasi Lonjakan Trafik Lebih dari 27 Persen, Ini Strategi Indosat Sumatra
-
Pertamina Gelar Operasi Pasar Lebih dari 20 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Aceh
-
Masyarakat Lingkar Tambang-Pemangku Adat Desak Kepastian Izin DPM