Jaga Netralitas Pilkada 2020, Mendagri Tolak 4.156 Usulan Mutasi ASN

SuaraSumut.id - Mendagri Tito Karnavian menolak 4.156 usulan mutasi ASN yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota, sejak Januari hingga Agustus 2020.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, sebagian besar penolakan dilakukan untuk menjaga netralitas ASN di pilkada tahun ini.

"Bapak Mendagri dan Bapak Menpan-RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada di 270 daerah tahun ini," kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Ia menjelaskan, Mendagri telah memberikan 3.393 izin untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.

Baca Juga: Tidak Pakai Masker, Siap-siap Terjaring Operasi Yustisi

Hal ini agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang tersandung kasus hukum atau meninggal dunia.

"Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020. Sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparatur Pemerintahan Daerah, TNI-Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu.

Jokowi juga meminta ada ketegasan agar peserta Pilkada tidak menggunakan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga: 60 Peserta kena Corona, Ketua KPU: Debat Pilkada 2020 Tetap Secara Langsung

"Jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Jokowi.

Ia memerintahkan penyelenggara Pilkada bersama TNI, Polri dan instansi terkait untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Jokowi meminta agar masyarakat ditertibkan supaya mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya minta semua pihak, pada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI-Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," ungkapnya.

Jokowi mendorong para pasangan calon beradu program, gagasan dalam kontestasi pemilihan pemimpin daerah.

Masyarakat juga harus lebih jeli dalam melihat dan mengecek rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada serentak nanti.

Jokowi juga meminta penyelenggara Pilkada harus bekerja keras untuk menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas, dan harus menjaga netralitas, profesionalitas dan transpransi.

Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat atas hasil Pilkada.

"Saya mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan," pungkasnya.