Langgar Prokes saat Kampanye, GNPF: Pemerintah Terlalu Pede Gelar Pilkada

SuaraSumut.id - GNPF Ulama Sumatera Utara menyikapi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye perdana paslon Pilkada Medan 2020.

Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean mengatakan, pihaknya telah mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada tidak dilakukan di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, situasi kasus penularan yang masih tinggi di Kota Medan.

"Tapi situasi yang baru dan mengancam ini, kita minta kebijakan pemerintah untuk menunda Pilkada Medan ini. Sepertinya pemerintah masih berkeras untuk terus melanjutkan," kata Tumpal, Senin (28/9/2020).

Tumpal mengatakan, protokol kesehatan sulit dilakukan oleh masyarakat, lantaran merupakan hal baru. Apalagi, kata Tumpal, kecenderungan masyarakat yang kurang disiplin.

Baca Juga: Penyerang Naturalisasi Silvio Escobar Merapat ke PSMS Medan

"Harus ada kesadaran kolektif, dan itu tidak mudah di situasi seperti ini. Jadi masyarakat masih belajar, sementara yang dihadapi adalah bahaya. Makanya tidak boleh dengan coba-coba," ujarnya.

Pemerintah semestinya mengatakan kesehatan masyarakat dan ancaman bahaya yang ada ketimbang memaksakan digelar Pilkada.

"Saat bahaya seperti ini harusnya dihindari, tapi pemerintah merasa pede (percaya diri) menyatakan bisa menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan mengingatkan, agar seluruh pihak mengantisipasi terjadinya lonjakan Covid-19 jika protokol kesehatan diabaikan.

"Kalau ini (protokol kesehatan) dibiarkan terus terjadi akan berpotensi terjadinya kasus baru. Jangan sampai setelah pesta (Pilkada) dilakukan Swab, positif semua," katanya.

Baca Juga: Ajal Menjemput, Susi Susanti Tewas Dilindas Truk

Potensi penularan Covid-19 di masa Pilkada harus menjadi tanggung jawab bersama. Selain KPU dan Bawaslu, pasangan calon sangat berperan penting mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Disiplin itu dimulai dari pemimpin. Jika yang dibawah (masyarakat) ini kan tergantung yang memimpinnya. Sebelum acara harus ditegaskan agar patuhi protokol kesehatan. Tentunya kalau tegas pasti akan dilaksanakan oleh peserta kampanye," ujarnya.

Kekhawatiran meningkatnya kasus terpapar akan menjadi persoalan baru yakni ketersediaan ruang dan tenaga medis menangani pasien.

"Kita minta semua pihak tidak menganggap sepele soal Covid-19 ini," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Medan tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kalau setiap pasangan calon ini bisa menjamin, maka itu menunjukkan dia adalah pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Mau siapa pun calonnya, ini pembuktian mampu nggak dia mengatur masyarakat dan menjamin kesehatan mereka," jelasnya.

Minta Pemerintah Jamin Kesehatan

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan meminta agar ada jaminan dari pemerintah pada Pilkada 2020, khususnya Pilwalkot Medan.

Hal ini dilakukan agar tidak memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19.

"Jika Pilkada ini kita ibaratkan sebagai lintasan yang ada di pinggir jurang, maka harus dibuat pengaman dan penjamin agar pengguna jalan tidak masuk ke jurang," kata Ketua IDI Medan, dr Wijaya Juwarna.

Wijaya mengatakan, terkonsentrasinya masa di satu lokasi sangat rentan terjadi penularan. Apalagi, kata Wijaya, jika mengabaikan protokol kesehatan.

Selain itu, stakeholder pengambil kebijakan harus mengantisipasi jika hal buruk tersebut terjadi. Seperti ketersediaan ruang perawatan dan tenaga medis yang menangani.

"Siapa yang menjamin, tentunya adalah pemerintah. Dengan begitu pesta demokrasi tetap berjalan sesuai rencana namun tetap terhindar dari jurang (terpapar Covid-19)," katanya.

IDI mengingatkan ancaman kesehatan di depan mata jika tidak mampu memberikan jaminan kepada masyarakat pada masa pesta demokrasi.

Apalagi, menurut Wijaya, obat untuk Covid-19 sampai saat ini belum ada. Meskipun beberapa informasi menyebut beberapa negara telah mengeluarkan vaksin, namun hal itu belum tersebar ke masyarakat.

"Pada prinsipnya mana yang paling penting pemilih atau yang dipilih, tentunya adalah pemilih. Sebab itu adalah orang banyak, dia yang memberi mandat," ujarnya.

Diketahui, kampanye perdana calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 02, Bobby Nasution-Auli Rachman, dipadati ratusan simpatisan dan pendukung.

Aulia Rachman sempat menyinggung banyaknya pendukung yang hadir. Aulia juga mengakui jika pendukung melanggar protokol kesehatan.

"Kalau kita lihat ini sudah melanggar (Protokol kesehatan) Covid-19," kata Aulia Rachman, dihadapan ratusan pendukung Sedulur Bobby, Jumat (26/9/2020).

Disinggung terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam pertemuan tersebut, Aulia Rachman mengaku jika telah mengimbau setiap relawan agar menjaga jarak sesuai Prokes yang diberlakukan.

Namun, dia tidak dapat dapat membendung animo masyarakat yang datang untuk mendukung pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman.

"Tapi animo ini tidak bisa kita tolak, kita susah juga. Ada harapan besar untuk perubahan Kota Medan makanya masyarakat berduyun-duyun datang," pungkasnya.

Kontributor : Muhlis