Chandra Iswinarno
Ilustrasi FPI.( sinarlampung.co)

SuaraSumut.id - Jajaran dan angota yang terbukti masih aktif mengikuti kegiatan organisasi Front Pembela Islam (FPI) akan ditindak tegas.

Demikian diungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin menindaklanjuti putusan pemerintah yang telah resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020.

"Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi," kata Burhanuddin dalam keterangan resmi, seperti diberitakan suara.com, Kamis (7/1/2021).

Ia meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini atau langkah antisipasi terhadap respons pendukung dan simpatisan FPI.
Khususnya, di pusat ataupun daerah yang dapat mengancam serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Baca Juga: Polisi Periksa 83 Saksi di Kasus Laskar FPI Ditembak Mati di Cikampek

"Terlebih pula mengantisipasi potensi dampak dengan adanya wacana deklarasi perubahan nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam," katanya.

Diberitakan, Keputusan pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas 59 rekening bank milik FPI.

Hal itu dilakukan PPATK dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

PPATK sendiri diketahui memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Baca Juga: 59 Rekening FPI Diblokir, Dicurigai Terkait Terorisme dan Money Laundry

"(PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya," demikian dalam keterangan resmi PPATK yang dikutip Suara.com, Rabu (6/1/2021).

Komentar