SuaraSumut.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution diminta untuk tidak membatalkan hasil lelang lima jabatan tinggi pratama yang digelar Juni 2020 lalu. Apalagi hasil dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah terbit.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong mengatakan, lelang jabatan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau uang rakyat. Penggunaan uang rakyat itu perlu dipikirkan oleh wali kota.
"Tentang penggunaan anggaran APBD untuk proses tersebut sudah dilaksanakan, tentu kalau akan dilakukan pembatalan hasil lelang maka sia-sia sekali APBD. Kami pikir ini termasuk wilayah etika untuk saling menghormati proses yang terjadi dalam pelelangan jabatan kemarin," katanya, dilansir dari digtara.com-jaringan suara.com, Jumat (12/3/2021).
Proses dan mekanisme lelang yang sudah terjadi ada baiknya dibilang Rudiyanto untuk dihormati bersama. Selanjutnya, saat wali kota ingin melakukan evaluasi dapat dilakukan pergantian OPD dengan cara yang menurutnya lebih elegan dan beretika.
Baca Juga: Tak Menyerah, Pria Ini 10 Tahun Menyelam Cari Istri Hilang saat Tsunami
"Dengan alasan yang dikemukakan di atas, dalam pandangan kami wali kota harus menghitung dengan sabar dan professional. Kalau mau diganti nanti tunggu setelah dilantik silakan evaluasi, tak cocok silakan ganti, gitu aja kok repot," ujarnya.
Untuk diketahui, hasil lelang jabatan eselon II untuk lima jabatan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemko Medan ada kemungkinan bakal dibatalkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution.
"Kalau ditanya boleh (hasil lelang jabatan dibatalkan), jawabannya boleh," kata Kepala BKD Medan, Muslim Harahap, Rabu (10/3/2021).
Muslim mengaku belum mendapat arahan lebih jauh dari Bobby Afif Nasution terkait lelang jabatan yang terakhir dilakukan Pemko Medan.
"Jika dibatalkan hasil lelang, tidak ada yang sia-sia. Gubernur bisa kok batalkan lelang jabatan," jelasnya.
Baca Juga: Pesan Sri Mulyani Kepada Isa Rachmatarwata
Sebelumnya, Muslim mengungkapkan lelang lima jabatan yang dilakukan Juni 2020 lalu sudah selesai. Bahkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sudah mengeluarkan rekomendasi untuk itu.
Berita Terkait
-
Beda dengan Anggotanya, Ketua F-PKB DPRD DKI Nyatakan Tolak Usulan Payung Hukum untuk Retribusi Kantin Sekolah
-
Bobby-Surya Gelar Kampanye Akbar di Medan Sabtu Ini, Ajak Masyarakat Riang Gembira
-
Gerindra Minta Hasto Jangan Baper Terkait Pilgubsu 2024: Bobby Nasution Solusi Pembangunan di Sumut
-
Soal Situs Benteng Putri Hijau, Tim Bobby-Surya Ditegur Penasihat Hukum Edy Rahmayadi
-
Spanduk 'Tangkap dan Penjarakan Pelaku Perusakan Benteng Putri Hijau' Muncul di Medan
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
Terkini
-
Amankan Pilkada Serentak 27 November di Sumut, 12 Ribu Polisi Dikerahkan
-
Bobby Nasution-Surya Kampanye Akbar, Ajak Pendukung Datang ke TPS-Coblos Nomor 1
-
Kampanye Akbar Bobby-Surya, Gelorakan Semangat Bersama Membangun Sumut
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya Sajikan Berbagai Info tentang Properti
-
Apresiasi Loyalitas Nasabah, CIMB Niaga Gelar XTRA XPO di Medan