Buka Kembali Sabang Bagi Kapal Pesiar, Pemko Tunggu Izin Pusat

SuaraSumut.id - Pemerintah Kota Sabang masih menunggu izin dari pemerintah pusat untuk membuka wilayah pulau paling barat Indonesia menjadi tempat bersandar kapal pesiar.

"Terkait kapal pesiar yang masuk ke Sabang, kita mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) pemerintah pusat, kalau pusat izinkan maka kita buka," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Sabang Kamaruddin, dilansir Antara, Sabtu (20/3/2021).

Saat ini penanggulangan Covid-19 harus juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi masyarakat. Saat awal pandemi, Pemko sempat memperketat setiap orang yang masuk ke Sabang guna mengantisipasi lonjakan kasus virus corona.

Perizinan mulai dari memberlakukan syarat wajib memiliki surat kesehatan bebas Covid-19 bagi setiap orang yang ingin ke Sabang, hingga melarang sementara waktu kapal pesiar bersandar di daerah Pulau Weh itu.

Baca Juga: Soal Jabatan 3 Periode, KSP: Jokowi Tak Punya Ambisi Langgar Konstitusi

"Sejak Oktober 2020 tidak ada lagi penambahan kasus Covid-19 di Sabang," ujarnya.

Meski pandemi belum berakhir, tetapi pemerintah kota tetap berinovasi agar penanggulangan Covid-19 terus jalan, dan pemulihan ekonomi dapat tercipta dengan baik.

Ia memastikan bahwa Sabang tempat yang aman untuk dikunjungi wisatawan. Bahkan untuk jalur darat, sejak November 2020 Pemko telah mengizinkan wisatawan berkunjung ke Sabang, baik lokal maupun mancanegara tanpa persyaratan apapun.

"Kita sudah tidak tutup lagi baik untuk turis lokal maupun turis asing, tetapi yang penting mereka ikuti protokol kesehatan dan segala macam," katanya.

Kepala BPKS Isknadar Zulkarnain mengatakan, direncanakan terdapat belasan kapal pesiar yang akan menyambangi Pulau Weh Sabang selama 2021. Namun pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Pemko Sabang terkait dengan regulasi izin masuk.

Baca Juga: Piala Menpora 2021: Barito Putera Sudah Kantongi Kekuatan PSIS

"Rencananya untuk tahun 2021 ada 12 sampai 14 kapal pesiar, tapi kalau izin masuk atau tidak ke Sabang itu tergantung dari surat dari wali kota," tukasnya.