Perhimpunan Pergerakan 98 Ingatkan Pemerintah Reformasi Belum Selesai

SuaraSumut.id - Aktivis yang tergabung dalam Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 mengingatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa reformasi belum selesai.

Hal itu disampaikan karena para aktivis yang sudah lama tidak muncul kepermukaan melihat keadilan sosial, keadilan politik dan keadilan ekonomi harus perjuangkan.

"Selama ini kami cukup lama diam. 22 tahun kami tidak meuncul, kami biarkan. Faktanya reformasi yang kita inginkan dulu belun terlihat saat ini. Di 23 tahun lengsernya Soeharto atau yang dikenal reformasi, kami ingin mengingatkan kembali ini belum selesai," kata Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang, Kamis (20/5/2021).

Ia menegaskan, saat ini rakyat miskin semakin bertambah di tanah air Indonesia. Kondisi itu merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk juga mereka yang menyuarakan reformasi.

Baca Juga: Pria Bojonegoro Galau, Lalu Nyaru Jadi Waria Terus Curi BH dan CD Wanita

"Karena sesungguhnya aksi besar 98 pada 23 tahun lalu ingin membawa perubahan terciptanya masyarakat adil dan makmur, terciptanya tatanan kehidupan sosial yang lebih memungkinkan manusia menjadi manusia, dimanusiakan dan kami ingin pergerakan ini dilanjutkan," katanya.

Sahat bersama rekan-rekanya melihat, ada ancaman oligarki dan neo orba di depan mata saat ini. Ada sekelompok orang yang ingin menguasai hak-hak rakyat.

"Kami ingatkan bahwa ada kejadian besar. Ada ancaman oligarki dan neo orba di depan mata kita masing-masing. Sekelompok orang yang punya akses ekonomi besar mengendalikan partai hingga mengendalikan negara dan itu sudah muncul," ungkapnya.

Saat ini ada indikasi orang-orang yang dulu menghina dan mencaci reformasi tetapi mereka ingin menjadi bagian dari reformasi. Bahkan memakai baju reformasi tapi sesungguhnya watak dan perilakunya masih orde baru.

"Anti kepada keberagaan, sikap yang berbeda kemudian anti kepada keinginan rakyat untuk mendapatkan keadilan ekonomi, keadilan politik dan keadilan sosial. Kami tidak anti partai politik. Tapi kalau partai politik dikuasai oleh oligarki, partai mengendalikan negara artinya maka hak hak rakyat ini akan dikuasai oleh sekelompok orang," katanya.

Baca Juga: Jadi Wali Kota Solo, Ini Gaya Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Jokowi

Sahat mengaku, 98 ini dijadikan bergaining politik saja oleh sebagian aktivis Jakarta untuk mendapatkan keuntungan.

"Kami ingatkan pada 23 tahun perjalanan bangsa ini yang dulu kami mulai dari jalan, kemudian meluas hingga ke gedung DPR hingga menjatuhkan Soeharto itu patut kami sampaikan kepada khalayak ramai. Terutama untuk kalangan milenial, anak-anak kampus yang hari ini juga masih ingin tau kenapa soeharto jatuh, setelah 32 tahun berkuasa," ujarnya.