Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Rabu, 30 Juni 2021 | 10:59 WIB
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud atau AGM saat memimpin Upacara HUT ke-19 kabupaten. [Dok. Humas Pemkab PPU]

SuaraSumut.id - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud tidak mau lagi terlibat dalam penanganan Covid-19.

Pasalnya, apa yang dilakukan malah menimbulkan masalah. Pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

"Saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain.

"Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah. Padahal pengadaan Maret 2020. Saat itu harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," katanya, kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Baca Juga: Akun Pengurus BEM UI Diretas usai Kritik Jokowi, Mabes Polri: Silakan Lapor

Abdul merasa kesal akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan itu. Padahal, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," ujarnya.

"Saya menyatakan mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," tukasnya.

Load More