SuaraSumut.id - DPR Aceh membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengawal realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2021 yang masih sangat rendah.
"Pembentukan Pansus merupakan usulan dari rapat pimpinan DPR Aceh dengan para pimpinan komisi dan fraksi-fraksi," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dilansir dari Antara, Jumat (2/7/2021).
Pembentukan ini dikarenakan realiasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh sangat rendah hingga 1 Juli 2021, termasuk juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
"Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yan dilaksanakan Pemerintah Aceh saat ini," katanya.
Berdasarkan data percepatan dan pengendalian kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 16,763 triliun, sampai hari ini baru terealisasi sekitar 25,3 persen sekitar Rp 4,241 triliun.
Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengaku, Pansus bertujuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Pemerintah Aceh sehingga realisasi anggaran sangat rendah.
Rencananya, kata Safaruddin, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, pembentukan Pansus itu segera dibawa dalam rapat paripurna DPR Aceh pekan depan.
Selain pembentukan Pansus, rapat badan musyawarah tersebut juga membahas penjadwalan paripurna rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin menyampaikan, dari rapat yang dilaksanakan antara komisi-komisi di DPR Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), didapatkan informasi realisasi anggaran hampir di semua instansi baru mencapai sekitar enam sampai delapan persen.
Baca Juga: Catat! Ini Tolok Ukur Pasien Covid-19 Selesai Jalani Isolasi Mandiri di Rumah
"Belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sudah sewajarnya kami membentuk Pansus ini," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bahas RUU Otsus Papua, Pansus Minta Pemerintah Libatkan Banyak Kementerian
-
239 ASN Ogah Ikut Lelang Jabatan Eselon II, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus
-
Bakal Panggil 239 PNS Tak Ikut Lelang Jabatan, Ketua DPRD Jakarta Bentuk Pansus
-
Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja: Pemkot Tak Serius Terapkan Aturan Pusat
-
Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi ke Jayapura
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Heboh Warga Labuhanbatu Pergoki Diduga Oknum TNI Curi 16 Sapi
-
Sinergi Kawal Kedaulatan Hukum, Imigrasi Sumut Ambil Bagian dalam Diskusi RUU HPI di USU
-
Duel Berdarah di Belawan: Pekerja Kontainer Lawan Begal Bermartil Demi Ponsel Kerja
-
Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 25 Juni 2026 di Medan
-
Kecelakaan Mobil vs Truk di Taput Bikin Pengiriman 112 Kg Ganja dari Madina ke Medan Terungkap