DPR Aceh Bentuk Pansus Realisasi APBA 2021

SuaraSumut.id - DPR Aceh membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengawal realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2021 yang masih sangat rendah.

"Pembentukan Pansus merupakan usulan dari rapat pimpinan DPR Aceh dengan para pimpinan komisi dan fraksi-fraksi," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dilansir dari Antara, Jumat (2/7/2021).

Pembentukan ini dikarenakan realiasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh sangat rendah hingga 1 Juli 2021, termasuk juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.

"Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yan dilaksanakan Pemerintah Aceh saat ini," katanya.

Berdasarkan data percepatan dan pengendalian kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 16,763 triliun, sampai hari ini baru terealisasi sekitar 25,3 persen sekitar Rp 4,241 triliun.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengaku, Pansus bertujuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Pemerintah Aceh sehingga realisasi anggaran sangat rendah.

Rencananya, kata Safaruddin, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, pembentukan Pansus itu segera dibawa dalam rapat paripurna DPR Aceh pekan depan.

Selain pembentukan Pansus, rapat badan musyawarah tersebut juga membahas penjadwalan paripurna rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin menyampaikan, dari rapat yang dilaksanakan antara komisi-komisi di DPR Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), didapatkan informasi realisasi anggaran hampir di semua instansi baru mencapai sekitar enam sampai delapan persen.

Baca Juga: Catat! Ini Tolok Ukur Pasien Covid-19 Selesai Jalani Isolasi Mandiri di Rumah

"Belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sudah sewajarnya kami membentuk Pansus ini," tukasnya.