SuaraSumut.id - DPR Aceh membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengawal realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2021 yang masih sangat rendah.
"Pembentukan Pansus merupakan usulan dari rapat pimpinan DPR Aceh dengan para pimpinan komisi dan fraksi-fraksi," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dilansir dari Antara, Jumat (2/7/2021).
Pembentukan ini dikarenakan realiasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh sangat rendah hingga 1 Juli 2021, termasuk juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
"Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yan dilaksanakan Pemerintah Aceh saat ini," katanya.
Berdasarkan data percepatan dan pengendalian kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 16,763 triliun, sampai hari ini baru terealisasi sekitar 25,3 persen sekitar Rp 4,241 triliun.
Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengaku, Pansus bertujuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Pemerintah Aceh sehingga realisasi anggaran sangat rendah.
Rencananya, kata Safaruddin, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, pembentukan Pansus itu segera dibawa dalam rapat paripurna DPR Aceh pekan depan.
Selain pembentukan Pansus, rapat badan musyawarah tersebut juga membahas penjadwalan paripurna rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin menyampaikan, dari rapat yang dilaksanakan antara komisi-komisi di DPR Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), didapatkan informasi realisasi anggaran hampir di semua instansi baru mencapai sekitar enam sampai delapan persen.
Baca Juga: Catat! Ini Tolok Ukur Pasien Covid-19 Selesai Jalani Isolasi Mandiri di Rumah
"Belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sudah sewajarnya kami membentuk Pansus ini," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bahas RUU Otsus Papua, Pansus Minta Pemerintah Libatkan Banyak Kementerian
-
239 ASN Ogah Ikut Lelang Jabatan Eselon II, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus
-
Bakal Panggil 239 PNS Tak Ikut Lelang Jabatan, Ketua DPRD Jakarta Bentuk Pansus
-
Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja: Pemkot Tak Serius Terapkan Aturan Pusat
-
Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi ke Jayapura
Terpopuler
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Sepasang Sepatu Nike dari Manhattan dan Cerita di Balik Sosok Jenderal Maruli Simanjuntak
- Ini 3 Pilihan Terbaik HP Snapdragon Termurah dengan Layar AMOLED
- Lagu Runaway Menggema di SUGBK, Jadi Penutup Konser Kanye West di Jakarta
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
SPBU di Sergai Curangi Konsumen dengan Kurangi Takaran BBM, 2 Orang Ditangkap
-
Polisi Ungkap 5 Kasus Penyalahgunaan BBM di Sumut, 6 Jadi Tersangka
-
Jadwal SIM Keliling Medan 26 Oktober-1 November 2026, Ini 5 Lokasi dan Syarat Perpanjangan
-
Tak Harus Bahagia Dulu, Tersenyum Bisa Memengaruhi Suasana Hati
-
Tikus Masuk ke Atap Rumah? Ini Penyebab dan Cara Mengusirnya