Edy Rahmayadi Minta Kepala Daerah Antisipasi Gejolak Saat Penyaluran Bansos

SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menyebut, dalam waktu dekat ada bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4.

Untuk itu, Edy meminta seluruh kepala daerah mewanti-wanti dan menyiapkan hal teknis agar penyaluran tidak menimbulkan gejolak.

"Nanti ada bantuan dari pemerintah pusat yang harus segera kita sikapi. Dari pengalaman kita yang lalu-lalu, bantuan ini nanti bisa jadi polemik di daerah, makanya perlu segera dilakukan persiapan," kata Edy, Selasa (27/7/2021).

Ia mengaku, jenis bantuan yang diberikan kepada warga dalam kartu sembako, subsidi listrik, hingga bantuan subsidi upah.

Untuk bantuan sembako, kata Edy, jumlahnya Rp 200 ribu dan akan didistribusikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari pemerintah pusat selama dua bulan.

"Tambahan Rp 10 triliun untuk kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja. Bantuan ini diberikan kepada pekerja pemilik kartu BPJS kesehatan sebanyak dua kali masing-masing Rp600 ribu," ungkapnya.

Penerima bantuan subsidi upah merupakan pekerja yang membayar BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan upah di bawah Rp 3,5 juta.

Edy meminta kepala daerah mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 dalam menertibkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Dia meminta seluruh daerah bergerak bersama menekan penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

"Saya ingin menyampaikan kita bertanggungjawab, bukan semua dilimpahkan di Kota Medan. Masing-masing kabupaten berbuat untuk menjaga, mengantisipasi, baik itu BOR (ketersediaan tempat tidur pasien), kesiapan-kesiapan lain tentang kesehatan," pungkasnya.

Baca Juga: Viral Spanduk Promo Mie Ramen 'Buy One Get Free Kecuali Presiden' Diturunkan Satpol

Kontributor : Muhlis