Organisasi Masyarakat Sipil Sumut Minta Presiden Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK

Oleh karena situasi darurat pemberantasan korupsi ini kami Organisasi Masyarakat Sipil Sumut membuka Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Sumatera Utara di Kantor LBH Medan.

"Bertujuan untuk menghimpun dan mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk meminta agar Presiden harus membatalkan pemecatan terhadap 57 orang pegawai KPK," kata Ismail.

Pihaknya juga mendorong Presiden Jokowi agar menunaikan janji politiknya yang disampaikan saat kampanye kontestasi Pilpres 2014.

Saat itu ia berjanji akan menolak Negara melemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

"Maka dari itu apabila Presiden tidak segera bersikap untuk mengatasi gejolak pelemahan KPK ini maka dengan nyata ia telah ingkar atas janji politiknya sendiri," tukasnya.

Kontributor : M. Aribowo