SuaraSumut.id - Fraksi PKB DPR RI akan mengawal proses Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) hingga selesai.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar terkait pernyataan Presiden Jokowi yang meminta DPR segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, melansir Antara, Rabu (5/1/2022).
"Saya sudah meminta teman-teman di Fraksi PKB DPR RI untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal RUU TPKS," kata Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.
Muhaimin sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa RUU TPKS sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan menjadi UU.
Baca Juga: Cara Download Video TikTok Tanpa Watermak
Ia memperkirakan tidak lama lagi DPR akan menuntaskan seluruh pembahasan dan mengesahkannya menjadi UU.
"Soal undang-undang, saya optimistis awal-awal bulan ini menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama-sama. RUU ini sudah kita sepakati untuk segera diputuskan pada bulan Januari ini," tukasnya.
Berita Terkait
-
Sebulan Kerja Jadi Anggota DPR RI, Uya Kuya Merasa Girang Punya Kegiatan Baru: Seru!
-
Beda Kekayaan Mulan Jameela vs Melly Goeslaw: Kebanting 50 Persen, Kini Gaji Keduanya Sama
-
DPR Ancam Apple: Realisasikan Investasi Rp300 Miliar atau iPhone 16 Diblokir!
-
Cak Imin Temui Korban Judi Online di RSCM: "Merusak Seluruh Sendi Kehidupan!"
-
Denny Cagur: Pemain Naturalisasi Bawa Angin Segar untuk Timnas Indonesia
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
-
Iuran Rp 20 Ribu untuk Listrik di SMA Negeri 1 Bontang, Disdik Kaltim Angkat Bicara