Disnaker dan Serikat Buruh Keluarkan Rekomendasi Hasil Investigasi Dugaan Perbudakan Modern Bupati Langkat

SuaraSumut.id - Tim gabungan Dinas Tenaga Kerja Sumut dan Serikat Buruh mengeluarkan rekomendasi hasil investigasi lapangan terkait dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, Baharuddin Siagian usai menggelar rapat dengan tim, Rabu (2/2/2022).

"Secara singkat tim menemukan ada dugaan hubungan kerja yang dilakukan oleh penghuni rehabilitasi yang dipekerjakan dengan PT milik Bupati Langkat," katanya, dalam keterangan yang diterima.

Ia menyebut, ada dua rekomendasi tim terkait penegakan hukum ketenagakerjaan yang terjadi di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat.

Pertama, memerintahkan pegawai pengawas, PPNS dan mediator untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan serta penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap PT atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Kedua, tim mendukung penuh Kapolda Sumatera Utara dan Komnas Ham mengusut tuntas kerangkeng manusia itu.

"Jadi sudah saya bentuk tim dari pegawai Disnaker dan akan bekerja selama seminggu ke depan untuk segera memeriksa perusahaan. Mohon doa dukungan teman-teman serikat buruh Sumut," katanya.

Sementara itu, Willy Agus Utomo menyampaikan, tim telah meninjau lokasi kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat pada 28 Januari 2022.

"Kita sudah wawancara dengan asisten 1 Pemkab Langkat, Kadisnaker Langkat, Perangkat Desa, Warga Masyarakat, dan mantan penghuni rehabilitasi," ungkap Willy.

Baca Juga: Mini Cooper Terguling Tabrak Pot Bunga di Kelapa Gading, Sopir dan Penumpang Tewas

Dari hasil investigasi, kata Willy, tim menyimpulkan tujuh fakta lapangan, yaitu Bupati Langkat memiliki pabrik kelapa sawit, memiliki kerangkeng manusia, penghuni yang direhabilitasi kurang lebih 48 orang.

"Penghuni yang di rehabilitasi diduga dipekerjakan di perusahaan PKS dan perkebunan PT, tidak menerima upah hanya diberi makan dan puding, tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, kata Willy, elemen uruh akan tetap mengawal proses penegakkan hukum yang telah direkomendasikan tim.

"Kami akan kawal sampai tuntas apa sesungguhnya terjadi dengan para penghuni kerangkeng manusia itu," tukasnya.