Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Senin, 05 September 2022 | 15:59 WIB
Petugas mengangkut pelajar imbas sopir angkot mogok di Majalengka. [Antara]

Joko Widodo mengklaim keputusan itu merupakan pilihan terakhir pemerintah.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi.

Harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar bersubsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," kata Jokowi.

Baca Juga: Pola Kerja Fleksibel Bikin Kemenkeu Hemat Triliunan Rupiah

Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya Prof Wibisono Hardjopranoto mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan keputusan pemerintah yang sangat tepat.

"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya melansir Suara.com.

Ia mengaku penggunaan BBM subsidi ini banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak ditemukan kendaraan mewah yang ikut antre beli BBM subsidi di SPBU.

"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.

Dirinya mengaku dampak dari kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.

Baca Juga: Kak Seto Klarifikasi, Permintaan Perlakukan Khusus Tak Hanya untuk Putri Candrawathi Tapi Semua Ibu yang Miliki Bayi

"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena Covid-19," katanya.

Load More