SuaraSumut.id - PKB dan Partai Gerindra menargetkan deklarasi nama capres-cawapres paling lama pada Januari 2023.
Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono mengaku sudah ada pembahasan rencana deklarasi.
"Mungkin saja jika nanti telah terjadi kesepakatan, kita lihat bulan Desember ataupun Januari seperti apa," katanya melansir Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (22/11/2022).
Komitmen piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB menyerahkan keputusan soal capres dan cawapres kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Mengenang Ki Joko Bodo: Hijrah Mengubah Penampilan, Jalani Ajaran sebagai Muslim
Dirinya yakin nama yang akan dideklarasikan merupakan hasil kesepakatan bersama.
"Nanti sudah ada pembahasan dengan partai-partai lain yang jelas ada dalam alam demokrasi kita. Saya rasa pada saatnya nanti akan ada pembahasan lebih intens merujuk kepada sebuah kesepakatan," ungkapnya.
Terkait dinamika Muhaimin yang ingin keluar bila Prabowo dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, Gerindra menghormati pandangan tersebut. Sebab koalisi dibangun atas asas saling menghormati dan menghargai.
Budi yakin akan ada pembahasan lebih lanjut antara Prabowo dan Cak Imin. Juru Bicara Bappilu Gerindra ini bilang pasti dicari formula yang paling tepat.
"Saya rasa dengan semangat kekeluargaan semangat persatuan ya kita bisa mencari formula yang paling tepat apakah itu nanti posisi yang masing-masing seperti apa ya itulah ketua ketua umum partai yang akhirnya akan menentukan juga," katanya.
Baca Juga: UMP Naik 10 Persen, Pengusaha Protes Keras
Berita Terkait
-
Muzani Wanti-wanti Kader di Ultah Partai: Tak Boleh Sok Kuasa, Gerindra Bukan Taksi yang Bisa Dicarter Semaunya!
-
Yakin Menteri Golkar Tak Kena Reshuffle, Idrus Marham: Sudah Bangun Kesepahaman Koalisi Permanen
-
Idrus Marham: Mustahil Adu Domba Golkar dan Gerindra karena Gas Melon
-
Budi Djiwandono Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan HUT Partai Gerindra
-
Ungkap 'Dosa-dosa' TNI-Polri hingga Kasus Rempang, Legislator PKB Semprot MenHAM Pigai: Pelanggaran HAM Dibiayai APBN?
Terpopuler
- Dihampiri dan Diamuk Razman Arif Nasution di Persidangan, Hotman Paris Langsung Diamankan Petugas
- Firdaus Oiwobo Lulusan Mana? Pengacara yang Naik ke Meja saat Sidang Razman Nasution
- Seharga XMAX tapi Sejantan Harley Davidson, Motor Cruiser Satu Ini Dijamin Bikin Kesengsem
- Pulang Kerja Dijemput Helikopter, Profil Caroline Riady Cucu Konglomerat Lippo Group Jadi Sorotan
- Gibran Kunjungi Pangkalan Gas, Netizen Malah Curiga dengan 3 Kejanggalannya
Pilihan
-
Done Deal! Ordal Yokohama Marinos: Sandy Walsh Pasti Gabung ke Kami
-
Bolehkah Mengganti Puasa Ramadan di Hari Minggu? Ini Penjelasan UAS
-
Tingkatkan Keahlian Guru SD/MI di Desa Jatisobo, KKN Undip Kenalkan LaTeX
-
Erick Thohir Copot Dirut Bulog, Kini Tunjuk Mayor Jenderal TNI jadi Bos Baru
-
Usai Anggaran Diblokir, Kini IKN Dipenuhi Kawanan Angsa
Terkini
-
Buntut Pertandingan Persiraja Banda Aceh vs Penang FC, PSSI Disanksi AFC
-
Kinerja Bank Sumut 2024: Aset Naik 2,38 Persen, Laba Rp 741 Miliar
-
Pelaku Penembakan Polisi di Deli Serdang Diringkus Polda Sumut
-
Telkomsel Perkuat Jaringan di Sumut, Dorong Transformasi Digital Berkelanjutan di 2025
-
Dilengkapi Fitur Galaxy AI, Ini Kesan Pertama Peminat Teknologi untuk Galaxy S25 Series