SuaraSumut.id - Kasus suap interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang menyeret puluhan eks anggota DPRD Sumut kembali disoal.
Massa yang terkabung dalam Rakyat untuk Keadilan dan Supremasi Hukum (Raksahum) menggelar aksi demo di kantor DPRD Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut, Kamis (24/11/2022).
Massa mengaku heran mengapa masih ada 27 orang anggota DPRD Sumut yang belum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Baru 64 orang yang dinyatakan KPK bersalah dan sudah divonis. Sementara ada 36 orang lagi belum ditangkap. Sembilan sudah meninggal sehingga 27 orang lagi yang belum ditangkap," kata Koordinator Lapangan Johan Merdeka.
Selain itu, KPK juga belum menyentuh sama sekali orang-orang yang telah memberikan uang dan sejumlah pengusaha yang pernah dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
"Ada apa dengan KPK, orang yang mengembalikan uang belum diproses, padahal itu tidak menghapus pidana," ujar Johan.
Dirinya meminta agar menangkap semua eks anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014 pengusaha dan pejabat terkait.
"Kami minta KPK jangan tebang pilih, tangkap itu baik mengumpulkan, pemberi, penerima dan mengembalikan uang korupsi itu," katanya.
Untuk itu, KPK diminta tegakkan keadilan dan supremasi. Tuntaskan segera kasus interplasi Gatot Pujo Nugroho.
"Tangkap dan penjarakan anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014 yang terlibat dan lainnya," tambah Ahmad Rivai.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi bergerak ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kedatangan massa untuk mempertanyakan soal terpidana kasus suap Gatot sudah lebih dahulu bebas dari Lapas Tanjung Gusta Medan.
"Ada apa dengan Kanwil Menkumham dan Lapas Tanjung Gusta yang telah membebaskan terpidana yang belum habis vonisnya," kata Boy.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi lalu membubarkan diri dengan tertib. Terlihat petugas kepolisian turut hadir mengawal jalannya aksi.
Berita Terkait
-
Soal Dugaan Kasus Suap Tambang Ilegal di Kaltim, DPR Tunggu Penjelasan Listyo Sigit Prabowo
-
Blak-blakan Geng Sambo, Hendra Ungkap Dugaan 2 Jenderal Polisi Terima Suap Tambang Ilegal di Kaltim: Gak Fiktif, Faktanya Begitu
-
Dinilai Sudah Komitmen, MAKI Usul Kapolri Libatkan KPK Usut Dugaan Suap Tambang Kabareskrim
-
Pejabat Polri Tersangka Dugaan Suap, KPK Blokir Rekening Bank Milik AKBP Bambang Kayun Bagus
-
Makin Panas, Hendra Kurniawan Seret Nama eks Kapolda Kaltim Terima Suap Tambang Ilegal
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
6 Fakta Pabrik Vape Narkoba 'Labubu' di Medan yang Dikendalikan WNA Singapura
-
Layanan Perumda Tirtanadi Lumpuh, LAPK Sumut: Jangan Jadikan Listrik Sebagai Alasan
-
AceKid, Sufor Pertama di Indonesia yang Terbuat dari Susu Segar
-
Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pemerasan, Kajari Medan: Dipanggil Tuhan Pun Siap
-
Transaksi Pakai Bitcoin, Jaringan Vape Narkoba 'Labubu' Asal Singapura Digulung di Medan