Resmi Bermain di Arab Saudi, Ronaldo Didesak Suarakan Isu HAM

SuaraSumut.id - Cristiano Ronaldo didesak untuk menyuarakan masalah hak asasi manusia (HAM) di Arab Saudi setelah ia resmi menjadi pemain klub Al Nassr.

Megabintang asal Portugal yang disambut kembang api dan gemuruh memekakkan telinga di Stadion Mrsool Park Al Nassr pada Selasa itu, mengatakan bahwa dia ingin menjadi bagian dari keberhasilan negara dan budaya negara.

Pemain berusia 37 tahun itu meninggalkan Manchester United pada November setelah wawancara eksplosif di mana dia mengkritik klub dan manajer Erik ten Hag.

Amnesty International mengatakan penandatanganan kontrak Ronaldo itu merupakan bagian dari "pola pembersihan olahraga yang lebih luas" di Arab Saudi.

Kedatangan mantan penyerang Real Madrid itu seiring dengan latar belakang promosi Saudi ke dunia olahraga termasuk golf, tinju, tenis dan F1 serta sepak bola, menyusul pengambilalihan klub Liga Premier Inggris Newcastle United pada 2021.

Negara Teluk itu juga sedang mempertimbangkan penawaran menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030.

"Alih-alih menawarkan pujian yang tidak kritis terhadap Arab Saudi, Ronaldo harus menggunakan platform publiknya yang cukup besar untuk menarik perhatian pada masalah hak asasi manusia di negara itu," kata Dana Ahmed, peneliti Amnesti Timur Tengah.

"Arab Saudi secara teratur mengeksekusi orang untuk berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyelundupan narkoba. Dalam satu hari pada tahun lalu 81 orang dihukum mati dan banyak di antaranya diadili dalam persidangan yang sangat tidak adil."

Pihak berwenang juga melanjutkan tindakan keras mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat, dengan hukuman penjara yang berat dijatuhkan kepada pembela hak asasi manusia, aktivis hak-hak perempuan dan aktivis politik lainnya.

Baca Juga: Tiket Bertemu Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Hanya Rp 62 Ribu, Disumbangkan untuk Kegiatan Amal

"Cristiano Ronaldo ... seharusnya menggunakan waktunya di Al Nassr untuk berbicara tentang segudang masalah hak asasi manusia di negara itu." (Antara)