Wasekjen PBB Soroti Pelanggaran Hak Perempuan Saat Bertemu Taliban

SuaraSumut.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBB, Amina Mohammed bertemu dengan rezim Taliban di Kandahar. Dalam pertemuan itu, dirinya menyampaikan kekhawatiran atas pelanggaran hak-hak perempuan Afghanistan.

Baru-baru ini rezim Taliban yang merupakan otoritas de facto di Afghanistan, menutup universitas untuk siswa perempuan di seluruh negeri sampai pemberitahuan lebih lanjut, serta melarang anak perempuan untuk bersekolah di tingkat menengah.

Taliban juga membatasi kebebasan perempuan dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sebagian besar wilayah angkatan kerja, dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran, dan pemandian umum.

"Pesan saya sangat jelas: sementara kami mengakui pengecualian penting yang dibuat, pembatasan ini membuat perempuan dan anak perempuan Afghanistan mengalami masa depan yang mengurung mereka di rumah mereka sendiri, melanggar hak-hak mereka, dan merampas hak untuk layanan mereka," katanya melansir Antara Sabtu (21/1/2023).

Baca Juga: 6 Potret Baby RM, Anak ke-3 Aisyahrani yang Namanya Diumumkan Setelah Berusia 40 Hari, Kok Bisa?

PBB bertujuan mewujudkan "Afghanistan yang makmur dan berdamai dengan dirinya sendiri dan tetangganya" dan berada di jalur menuju pembangunan berkelanjutan.

"Namun, Afghanistan saat ini sedang mengisolasi diri, di tengah krisis kemanusiaan yang mengerikan dan menjadi salah satu bangsa paling rentan terhadap perubahan iklim," tuturnya.

Menurut Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, dalam pertemuan tersebut delegasi PBB menyatakan kekhawatiran atas keputusan Taliban baru-baru ini yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi non pemerintah di tingkah nasional dan internasional. Keputusan itu  telah memaksa banyak organisasi bantuan untuk menghentikan operasinya.

"Dalam pertemuan dengan otoritas de facto di Kabul dan Kandahar, delegasi secara langsung menyampaikan peringatan atas keputusan baru-baru ini yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi non pemerintah nasional dan internasional ... sebuah langkah yang merusak pekerjaan banyak organisasi yang membantu jutaan warga Afghanistan yang rentan," jelasnya.

PBB menegaskan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip yang membutuhkan akses penuh, aman, dan tanpa hambatan untuk semua pekerja bantuan, termasuk perempuan.

Baca Juga: Sanksi Persib ke Oknum Suporter Disebut Lebay, Warganet Ungkit Kasus 2 Bobotoh Tewas di GBLA

Sementara Direktur Eksekutif UN Women Sima Bahous yang turut serta di dalam delegasi mengatakan "telah menyaksikan ketangguhan yang luar biasa".