SuaraSumut.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Suara Pemuda Revolusioner (Super) menggelar aksi demonstrasi di kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (14/7/2023). Mereka mendesak agar semua Komisioner KPU Tapteng dipecat.
Aksi tersebut itu diikuti sekitar 500 orang yang berasal dari 20 organisasi kepemudaan di Tapteng. Beberapa spanduk menampilkan foto 5 Komisioner KPU Tapteng, di antaranya Azwar Sitompul, Timbul Panggabean, Yudi Nasution, Jonas, dan Feri Yosha Nasution.
Kemudian, juga terpampang foto Ketua Bawaslu Tapteng Setia Wati Simanjuntak, keenam foto tersebut di cap dengan tulisan "pecat".
Massa mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah No.8 tahun 2023, tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Kami meminta DKPP agar memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap kepada Komisioner KPU Tapanuli Tengah yang diduga telah melakukan kecurangan dan tidak adanya transparansi dalam perekrutan PPS," kata Koordinator Aksi, Akdinul Akbar.
Dia mendesak DKPP segera memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan seleksi ulang anggota PPS di Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Kami juga meminta DKPP agar memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera melakukan seleksi ulang terhadap PPK Sitahuis yang diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan kepala desa," ungkapnya.
Di kesempatan tersebut, di dalam Kantor Bawaslu Tapteng sedang berlangsung sidang kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP RI terhadap Komisioner KPU Tapanuli Tengah.
Usai menyampaikan orasinya, perwakilan massa aksi diberikan kesempatan dan izin untuk masuk ke kantor Bawaslu Tapteng guna menyaksikan jalannya persidangan yang digelar oleh DKPP tersebut.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Tapteng, Pengendara Sepeda Motor Tewas
Dalam persidangan tersebut, massa aksi menyaksikan bahwa dari 5 orang komisioner KPU Tapanuli Tengah, hanya empat orang komisioner KPU yang hadir dalam sidang tersebut. Sedangkan satu orang komisioner KPU Tapteng tidak hadir dalam sidang yang digelar oleh DKPP tersebut, yakni Timbul Panggabean.
Tidak berselang lama usai menyaksikan langsung jalannya sidang DKPP tersebut, perwakilan massa aksi tersebut keluar dari ruang sidang tersebut dan selanjutnya, sekira pukul 11.30 WIB, massa aksi meninggalkan kantor Bawaslu Tapteng dengan tertib. Sementara, sidang masih berlangsung hingga selesai. (Antara)
Berita Terkait
-
7 Rumah Warga Tapteng Rusak Ditimpa Material Longsor, Kerugian Ratusan Juta
-
Bakhtiar Ahmad Sibarani Tegaskan Maju Jadi Calon Bupati Tapteng di Pilkada 2024
-
Heboh Staf Honorer Pemkab Tapteng Gara-gara Suami Kader PDI Perjuangan, Sampai-sampai Curhat ke Masinton Pasaribu
-
Miris, Wanita di Tapteng Lahirkan Bayi di Teras Gegara Puskesmas Tutup
-
Sambangi Korban Banjir dan Longsor Dini Hari, Pj Bupati Tapteng Sebut Kondisi Mulai Membaik
Terpopuler
- Di Tangan Suahasil, MBG Jadi Prioritas Subsidi Energi Dipangkas
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
- Tan Cheng Hoe Gerah Lihat Pemain Malaysia Larut dalam Kekecewaan: Stop Nangis
- 7 Sepatu Jalan Paling Awet yang Solnya Empuk untuk Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
Harga Cabai Kian Pedas Tembus Rp100 Ribu/Kg, Inflasi Sumut Terancam Kembali Naik
-
Polisi Ringkus Pencuri Komponen Tower di Medan
-
Warga Bakar Ekskavator di Lokasi Tambang Emas Ilegal di Madina, Polisi Selidiki
-
KontraS Catat 23 Kasus Kekerasan TNI di Sumut Sepanjang 2026, 27 Orang Jadi Korban
-
BRI Siapkan 41 Insan Jadi Penyuluh Antikorupsi Melalui PELOPOR 2026