Catatan Akhir Tahun 2023, Sumut Krisis Ekologi: Mulai Kekerasan, Pencemaran Lingkungan hingga Minimnya Dukungan Politik

SuaraSumut.id - Green Justice Indonesia (GJI) bersama Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan menggelar diskusi Catatan Akhir Tahun 2023 di Taman Budaya Medan.

Catatan Akhir Tahun 2023 ini membahas seputar isu lingkungan yang kian mengkhawatirkan di Sumut. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) terjadi ugal-ugalan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, bencana dan juga menimbulkan konflik agraria.

Direktur Walhi Sumut Ryanda Purba menjelaskan, sepanjang 2023 pihaknya mencatat ada 18 kasus konflik agraria atau sumber daya alam (SDA) dengan total luas mencapai 18.141 hektar. Di mana 18 kasus ini terjadi di 9 areal hutan dan 9 lokasi areal lainnya.

"Sekitar 7.000-an Kepala Keluarga (KK) yang rentan tergusur. Kita juga mencatat ada 15 warga yang terjerat kriminalisasi," katanya, Kamis (28/12/2023).

Ryanda mengatakan pihaknya juga mencatat 13 kasus pencemaran lingkungan di tahun 2023. Mulai dari pencemaran air, pencemaran laut, tanah, sungai, hingga udara.

Sumber penyebab pencemaran di antaranya kapal internasional pengangkut aspal di Nias Utara, aktivitas pelabuhan, pabrik, PLTU, hingga SPBU.

"Di Nias Utara, akibat tumpahnya aspal di kapal asing yang bocor itu, nelayan harus hilang mata pencahariannya dan semakin jauh mereka melaut karena laut pesisirnya sudah tercemar aspal," ungkapnya.

"Di Belawan juga demikian. Warga harus mandi dan minum dengan air yang tidak layak. Begitu juga dengan pencemaran di sekitar industri, air tanah oleh di beberapa daerah yang kita tangani langsung itu kita cek beberapa sampel, juga tidak layak untuk konsumsi dan lagi-lagi jawaban pemerintah hanya normatif, lambat," sambungnya.

Walhi Sumut juga mencatat setidaknya ada 40 bencana ekologis di tahun 2023.

"Banjir dan longsor mengakibatkan 22 meninggal dunia, 1000 jiwa mengungsi, 1.231 bangunan rumah dan infrastruktur rusak. Dalam banyaknya kasus yang terjadi, menurutnya pemerintah tidak belajar," ungkapnya.