Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Kamis, 28 Desember 2023 | 14:37 WIB
Green Justice Indonesia (GJI) bersama Walhi Sumut dan PFI Kota Medan menggelar diskusi Catatan Akhir Tahun 2023. [Suara.com/M.Aribowo]

Pihaknya melihat ada semacam pembiaran eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana.

"Kita bisa melihat bencana yang terjadi adalah karena hilangnya area tangkap air (water catchment area). Di sisi lain, juga terjadi kebakaran hutan di Karo, Dairi, Humbang Hasundutan dan Padang Lawas," imbuhnya.

Minim Dukungan Politik

Lebih lanjut, Ryanda mengatakan, kondisi lingkungan yang sudah darurat di Sumut dan Indonesia secara umum, minim mendapatkan dukungan dari capres-cawapres.

Dirinya melihat tidak adanya visi misi yang serius dari ketiga capres untuk memperbaiki kondisi ekologis yang kian rusak.

"Kalau bicara politik ketiganya punya hubungan dengan oligarki, oligarki artinya persengkongkolan antara penguasa dan pengusaha," cetus Ryanda.

"Mereka juga dibaliknya adalah pengusaha tambang, pengusaha HTI Hutan Tanamam Industri, pemilik perkebunan, pengusaha industri ekstraktif lainnya, nah, sama saja," sambungnya.

Ryanda menjelaskan bahwa ketiga capres-cawapres itu sumber-sumber pendanaannya setelah telusuri berasal dari ekonomi ekstraktif yang sumbernya pengerukan sumber daya alam secara langsung.

Hal senada juga disampaikan Direktur Green Justice Indonesia, Dana Prima Tarigan. Ia mengatakan ketiga capres-cawapres mendorong investasi sebesar-besarnya.

"Tidak satu pun dari calon presiden itu jelas visinya terkait lingkungan, semuanya mendorong investasi sebesar-besarnya," jelasnya.

Load More