LBH Medan Sebut Pengembalian Uang Proyek Lampu Pocong Tak Hilangkan Pidana

SuaraSumut.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut pengembalian uang proyek lampu pocong yang gagal oleh kontraktor tidak otomatis menghilangkan tindak pidananya.

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra, dalam keterangan yang diterima, Minggu (31/12/2023).

Proyek lampu pocong ini dinyatakan gagal atau total loss, sehingga uang pembayaran harus dikembalikan ke Pemkot Medan. Total uang yang telah dibayarkan mencapai Rp 21 miliar.

Proyek lampu pocong itu masuk tahap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Polrestabes Medan, sebagaimana Surat Perintah Kapolrestabes Medan Nomor 3751/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023.

Hal itu tertuang dalam surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) nomor R-225/KK/11/2023, perihal Perkembagan Atas Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM 9168-0485). tertanggal 30 November 2023.

Kajari Medan Muttgaqin Harahap mengatakan Pemkot Medan memberikan surat kuasa untuk melakukan penagihan kepada tiga perusahaan yang belum mengembalikan pembayaran proyek tersebut.

"Kami telah melalukan berbagai upaya, intinya agar pengembalian tindakan ganti rugi dan alhamdulillah pada hari ini tiga perusahaan yang belum mengembalikan telah beritikad baik, untuk mengembalikan dengan jumlah total Rp 7,85 miliar," ucapnya.

Irvan mengatakan pengembalian uang itu harusnya sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Adanya surat KKRI itu diduga telah menimbulkan kejanggalan yang nyata. Dimana dugaan tindak pidananya sedang diselidik Polrestabes Medan, namun Kajari Medan mengatakan karena ada surat kuasa khusus melakukan penagihan," ungkapnya.

Hal tersebut bertentangan dengan Nota Kesepakatan Bersama antara kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan KPK RI Nomor: KEP-049 I N J.A/03/2012, Nomor: B/23/III3012, Nomor:SPJ-39/01/2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 8 ayat (1).