Bawaslu Sumut Izinkan PLN Copot APK yang pada Fasilitas Miliknya

SuaraSumut.id - Bawaslu Sumut memberikan izin kepada PLN untuk mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melekat pada fasilitas miliknya. Namun, pencopotan tersebut harus dilakukan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dan dilakukan pendampingan.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, melansir Antara, Minggu (14/1/2024).

"Jika mengacu UU Nomor 7 tentang pemilu, eksekutor penertiban APK adalah Satpol PP yang telah direkomendasi oleh Bawaslu. Namun, PLN boleh menurunkannya jika sudah berkoordinasi dengan kami," katanya.

Pencopotan APK milik peserta pemilu boleh dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang harus dilakukan pendampingan atau sudah berkoordinasi dengan Bawaslu.

Baca Juga:

Pesan Ivan Gunawan untuk Prabowo Subianto Usai Hengkang dari Brownis: Saya Berharap..

Raffi Ahmad Makan di Warteg Habis Rp50 Ribu, Lauk yang Dipilih Jadi Perbincangan

Menyesal Sudah Percaya, Kiesha Alvaro Sebut Gunawan Dwi Cahyo sebagai Pahlawan Kesiangan

"Pencopotan APK itu mekanismenya. Pengawas merekomendasikan kepada Satpol PP atau pemerintah untuk melakukan penurunan. Tapi APK boleh diturunkan oleh pihak pihak terkait atas kesepakatan bersama yang dilandaskan keterbatasan situasi dan kondisi," ungkapnya.

Selama tahapan masa kampanye, Bawaslu Sumut telah menertibkan belasan ribu alat peraga kampanye yang melanggar aturan.