Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Dominasi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

SuaraSumut.id - Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencatat kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual mendominasi perkara yang disidangkan sejak tahun 2022 hingga 2023.

Hal ini dikatakan oleh Hakim Juru Bicara Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, Anase Syukriza melansir Antara, Selasa (5/3/2024).

"Rata-rata hukuman yang kita jatuhkan terhadap terdakwa pemerkosa ini paling rendah 150 bulan penjara, atau maksimal 200 bulan kurungan penjara," katanya.

Putusan mahkamah yang mengadili pelanggar syariat Islam tersebut, sesuai dengan Pasal 50 Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahkan, dalam memutuskan setiap perkara pemerkosaan di mahkamah, majelis hakim tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pelaku pemerkosaan memang harus dihukum pidana penjara.

"Dalam memutuskan setiap perkara yang disidangkan di pengadilan/Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, majelis hakim tetap mengacu pada fakta persidangan dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di masing-masing perkara yang diadili," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan pada tahun 2023 lalu, Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue mengadili 11 perkara terkait pelanggaran syariat Islam. Rinciannya tujuh perkara (kasus) pemerkosaan, dua perkara khalwat, satu perkara pelecehan seksual, serta satu perkara maisir (judi).

Sedangkan pada tahun 2022 menerima dan mengadili 11 perkara, diantaranya empat perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, dua perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kemudian tiga perkara maisir (judi), serta dua perkara pelecehan seksual. Sedangkan pada triwulan pertama tahun 2024, lembaga tersebut baru menerima pendaftaran satu perkara pelecehan seksual.

Sebagian besar perkara pemerkosaan yang diadili dijatuhi hukuman kurungan penjara minimal 150 bulan dan maksimal 200 bulan penjara, dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan tuntutan jaksa.

Beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa, telah sesuai aturan hukum penerapan syariat Islam yang berlaku di Aceh.