SuaraSumut.id - Puluhan guru honorer di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali menggelar aksi di depan Polda Sumut, pada Rabu 13 Maret 2024.
Mereka mendesak agar polisi segera menetapkan status tersangka atas kasus dugaan kejanggalan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami menuntut untuk menetapkan tersangka. Kami melihat hari ini Kapolda sudah mempetieskan kasus PPPK," kata perwakilan LBH Medan, Yusril Mahendra yang mendampingi guru honorer.
Dirinya mengaku kecewa dengan proses hukum yang berjalan di Polda Sumut. Pasalnya, sudah sekian lama kasus ini bergulir namun belum ada penetapan tersangka.
"Kami kecewa karena terlalu lama, karena kami sudah memberikan seluruh bukti tetapi hari ini terlalu lama," ujar Yusril.
Menurutnya, para guru honorer yang berani menguak kasus ini mendapat intimidasi dari oknum di dinas pendidikan.
"Mereka dikumpulkan sama Kabag, Kabid dan Kepala sekolah untuk dintimidasi jangan pernah mengakui. Akan tetapi klien kami mengakui semuanya (kejanggalan) di Langkat, bentuk intimidasi ada ancaman pemecatan," ungkapnya.
"Maka hari ini kami dengan beberapa guru honorer Kabupaten Langkat meminta penetapan tersangka. Kami minta Kapolda untuk cepat menetapkan tersangka, biar guru honorer ini tidak dapat diintimidasi lagi," sambungnya.
Kadis Pendidikan Langkat Diperiksa
Sementara itu, Polda Sumut memberikan penjelasan bahwa pihaknya masih melakukan tahap pemeriksaan. Namun demikian, pihaknya tidak lama lagi akan menetapkan status tersangka kasus seleksi PPPK di Langkat.
Kanit III Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Rismanto Purba mengatakan saat ini pihaknya telah memeriksa Kadis Pendidikan Langkat Saiful Abdi.
"Kalau kita hitung ada 30 saksi. Kadis Pendidikan (Langkat) hari ini (diperiksa), sejauh ini belum (tersangka), kan berproses," tukasnya.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Saat Orasi Membakar Semangat, PKL Raup Cuan di Tengah Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP 2026
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Live Report: Aksi Demonstrasi Buruh Akan Penolakan UMP Jakarta 2026
-
Demo Buruh Tolak UMP 2026, Pramono Anung: Kami Tetap Berikan Layanan Terbaik
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kayu Besar Hancurkan Asrama, Dukungan Kementerian PU Pulihkan Senyum di Darul Mukhlisin
-
Bertaruh Rindu di Tengah Lumpur, Perjuangan Petugas yang Tak Pulang Demi Akses Warga Aceh Tamiang
-
Telkomsel dan Kementerian Komdigi Perkuat Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat Aceh
-
Kementerian PU Kerja Siang-Malam Bersihkan Jalan dan Akses Warga di Aceh Tamiang Pascabencana
-
Jalan Nasional di Aceh Tamiang Akhirnya Berfungsi Lagi, Kementerian PU Optimis Kondisi Segera Pulih