Si Mamo, Harimau Demokrasi Siap Ramaikan Pilgub Sumut 2024

SuaraSumut.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan maskot Si Mamo (Harimau Demokrasi) dan lagu Memilih sebagai jingle atau yel-yel pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Maskot ini diambil dari demo Harimau Sumatera. Tema Harimau diangkat untuk menjaga kelestarian dan perkembangan hewan tersebut agar tidak punah," ujar Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut, Robby Effendy, Jumat (14/6/2024).

Robby mengatakan, desain tersebut merupakan hasil sayembara terbuka yang akhirnya terpilih berdasarkan penilaian juri. Maskot itu akan melekat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Maskot tersebut menggunakan baju melayu dan kain sarung adat melayu yang melambangkan masyarakat berbudaya dengan nilai-nilai luhur yang selalu menjaga kesopanan," katanya.

Selain itu, kata dia, maskot yang memakai tanjak melayu itu sebagai bentuk sahabat dengan masyarakat di wilayah ini sehingga dapat menciptakan pesta demokrasi yang gembira dan menyenangkan.

"Di tangan kiri maskot membawa paku, yang menandakan bahwa Pilkada ini memilih lewat paku coblos dan jari tangan yang di cap tinta sebagai bentuk warga Sumut tidak Golput di Pilkada 2024, sebut dia.

Sayembara lomba maskot dan jingle atau yel-yel maskot Pilkada 2024 ini dilaksanakan pada 3-4 April 2024 masing-masing diikuti 77 orang dan 21 orang dengan total hadiah Rp80 juta.

"Kami berharap dengan peluncuran maskot ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Sumut pada Pilkada 2024," ujarnya.

Logo ini merupakan simbol semangat demokrasi, dimana setiap elemen di dalamnya memiliki elemen yang penting dalam integritas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Ardan Noor mengapresiasi KPU Sumut berserta jajaran yang selalu menggencarkan tahapan penyelenggaraan Pilkada di wilayah ini.

Menurutnya, kesuksesan Pemilihan Umum 2024 harus kembali terulang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota dan bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024. (Antara)