HMI Sumut Kritisi Arogansi Edy Rahmayadi

SuaraSumut.id - Badko HMI menyoroti gaya kepemimpinan calon Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Apalagi, keduanya menjadi sorotan publik bagaimana kelak salah satu diantaranya terpilih dan memimpin Sumatera Utara. Sorotan kali ini tertuju pada Edy. Calon incumben ini mendapatkan memori baik sebelum menjabat maupun pada saat menjabat.

Belakangan sebuah percikan muncul ketika Edy Rahmayadi mengucapkan "Udah mulai berani pak Surya, ya". Hal ini mengingatkan kita tentang track record seorang Edy Rahmayadi.

Sejak menjabat pada tahun 2018, Edy Rahmayadi sering kali menunjukkan sikap emosional dan arogan sehingga memicu berbagai kontroversi.

Atas hal tersebut, Badko HMI Sumut menilai perjalanan karir Edy sepanjang menjabat di lembaga publik lumayan nyentrik (pemarah/arogan).

"Bisa kita lihat program ke masyarakat juga tidak semua ter-akses dengan baik sehingga terkesan aneh dimana di kalangan anak muda, kami menganggap jika edy ini tidak bisa menjadi panutan jika melakukan tindakan yang terkesan arogan," kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar-butar, dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/10/2024).

Dia menyebutkan hal itu bisa dilihat dan diverifikasi sepak terjang Edy Rahmayadi. Bermula pada saat memarahi dan menebar teror kepada para demonstran 2015 lalu, hingga memarahi dan menjewer seorang pelatih biliar PON Sumut di hadapan publik, dan yang terbaru itu ketika ia mengucapkan "udah mulai berani pak surya, ya" kepada salah satu Bacawagub Sumut pada acara resmi KPU Sumut lalu.

"Harusnya itu tidak diucapkan karena dapat memicu ketegangan baik di dalam kontestasi pilgub dan juga di pemerintahan," ucapnya.

Yusril melanjutkan, seorang gubernur adalah pemimpin, dan seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, dan sifat-sifat seorang pemimpin harus mampu mengontrol emosi dan menjadikannya sebagai artikulasi komunikasi yang baik kepada publik dan lawan bicaranya.

Sehingga terciptanya sebuah kebijakan yang berpijak terhadap kebenaran objektif, berpihak kepada masyarakat luas dan bergerak berdasarkan kepentingan ummat.