SuaraSumut.id - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Ia meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral selama proses pesta demokrasi berlangsung.
"Silakan masyarakat awasi kami semua. Jika ada bukti ASN tidak netral, laporkan, akan saya tindak tegas," ujar Agus Fatoni, dikutip Sabtu (16/11/2024).
Komitmen ini, kata Agus, merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi di Sumatera Utara.
Untuk memperkuat netralitas ASN, Pemprov Sumut telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 800/6635/2024 pada 11 Juli 2024. Surat ini menjadi pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Selain itu, deklarasi netralitas ASN telah dilakukan pada 23 Oktober 2024, disertai sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial resmi pemerintah provinsi.
"Surat edaran ini juga berlaku untuk seluruh penjabat kepala daerah se-Sumut, termasuk saya. Semua ASN wajib menjaga netralitas sesuai peraturan," katanya.
Agus Fatoni menegaskan, ASN yang terbukti melanggar netralitas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan, dirinya pun siap ditindak jika terbukti tidak netral dalam Pilkada 2024.
"Kami, ASN, tidak boleh berpihak ke mana-mana. Tugas kami hanya menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Agus juga mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. Ia berharap Pilkada 2024 menjadi ajang demokrasi yang berkualitas dan membawa kebaikan bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya diajak mengawasi netralitas ASN, tetapi juga diharapkan hadir ke TPS untuk memberikan suara demi masa depan daerah ini,” katanya. (antara)
Tag
Berita Terkait
-
15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Ratusan Pelajar SMA di Karo Diduga Keracunan MBG, Terungkap SPPG Milik Kodim
-
Pemerintah Resmikan SRAK Gajah Sumatera dan Kalimantan 20262036, Ini Rinciannya
-
Guru di Labura Jadi Terdakwa Usai Tegur Siswi, Begini Penjelasan Jaksa dan Polisi
-
Siswa SMA Negeri di Karo Diduga Keracunan Massal Usai Santap MBG
-
Baru Turun dari Kapal, PMI Ditangkap Bawa 8 Kg Sabu