SuaraSumut.id - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Ia meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral selama proses pesta demokrasi berlangsung.
"Silakan masyarakat awasi kami semua. Jika ada bukti ASN tidak netral, laporkan, akan saya tindak tegas," ujar Agus Fatoni, dikutip Sabtu (16/11/2024).
Komitmen ini, kata Agus, merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi di Sumatera Utara.
Untuk memperkuat netralitas ASN, Pemprov Sumut telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 800/6635/2024 pada 11 Juli 2024. Surat ini menjadi pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Selain itu, deklarasi netralitas ASN telah dilakukan pada 23 Oktober 2024, disertai sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial resmi pemerintah provinsi.
"Surat edaran ini juga berlaku untuk seluruh penjabat kepala daerah se-Sumut, termasuk saya. Semua ASN wajib menjaga netralitas sesuai peraturan," katanya.
Agus Fatoni menegaskan, ASN yang terbukti melanggar netralitas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan, dirinya pun siap ditindak jika terbukti tidak netral dalam Pilkada 2024.
"Kami, ASN, tidak boleh berpihak ke mana-mana. Tugas kami hanya menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Agus juga mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. Ia berharap Pilkada 2024 menjadi ajang demokrasi yang berkualitas dan membawa kebaikan bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya diajak mengawasi netralitas ASN, tetapi juga diharapkan hadir ke TPS untuk memberikan suara demi masa depan daerah ini,” katanya. (antara)
Tag
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Alwi Hasbi Silalahi: Pemko Medan Harus Total Beri Jaminan Keamanan di Rakernas Apeksi
-
Dandim Buka Suara soal Video Viral Dugaan TNI Curi 16 Lembu, Sebut Sengketa Sipil
-
Modus Pura-pura Check-in Hotel, Komplotan Curanmor Gasak Motor CRF di Parkiran
-
Pabrik Sepatu Yumeida di Deliserdang Ludes 80 Persen, Damkar 3 Kota Turun Tangan
-
Eks Aktivis Reformasi 98 Dukung Prabowo, Minta Koruptor MBG Dihukum Seumur Hidup