Dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, terdapat etika mendalam dalam menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Setiap pengambilan hasil hutan atau pembukaan lahan dulunya disertai upacara ritual dan konsultasi adat, bukan keputusan sepihak berbasis izin investor. Kini, budaya ini semakin tergeser oleh logika pembangunan top-down yang merampas ruang hidup masyarakat.
Prinsip Batak tradisional yang berbunyi: “jangan makan hari ini jika itu berarti cucumu kelaparan esok,” tampaknya telah dikalahkan oleh model pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Pertama, moratorium izin baru di kawasan hutan Toba adalah langkah darurat yang tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah dan pusat harus menghentikan semua ekspansi industri kehutanan dan mengevaluasi ulang izin-izin lama yang terbukti merusak ekosistem.
Kedua, industri keramba jaring apung harus direduksi secara bertahap dan dikonversi menjadi sistem budidaya tertutup yang lebih ramah lingkungan. Evaluasi AMDAL secara ketat dan transparan wajib dilakukan, termasuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Ketiga, sistem pengolahan air limbah harus dibangun, tidak hanya di kota besar seperti Parapat dan Balige, tapi juga di desa-desa pesisir dan teluk tertutup. Tanpa IPAL, semua edukasi kebersihan hanya akan menjadi retorika kosong.
Keempat, nilai-nilai kearifan lokal harus diarusutamakan dalam kebijakan publik. Pendidikan adat lingkungan, kerja sama antara komunitas lokal dan institusi formal, serta pengakuan hutan adat sebagai bagian dari solusi konservasi harus menjadi agenda bersama.
Hari Bumi tahun ini semestinya jadi titik balik. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola lingkungan, maka Danau Toba akan menjadi tragedi ekologi paling memalukan di kawasan Asia Tenggara.
Danau Toba bukan sekadar danau, tapi warisan geologi, budaya, dan spiritual umat manusia. Jika kita membiarkannya rusak, maka yang hilang bukan hanya air dan pepohonan, tapi juga sejarah, identitas, dan masa depan kita bersama.
Oleh: Gito Pardede, Ketua Youth Toba Caldera UNESCO Global Geopark
Berita Terkait
-
Kabut Asap Karhutla Lintas Negara, Aktivis Desak ASEAN Bertindak
-
Prabowo Sebut Pembakar Hutan sebagai Teroris Lingkungan
-
Air Makin Keruh, Ledakan Alga Ganggu Ekosistem Danau Mawang
-
Di Balik Aksi Greenpeace: Sigap Copot Spanduk, Lambat Tangani Karhutla
-
Buka Sidang Kabinet Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Soroti Perang hingga Krisis Lingkungan
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Keruk Batubara RI Tapi Sumbang Rp1,7 T ke Singapura, Eks Kepala BKPM Sentil Bos Bayan Resources
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Puluhan Santri Diduga Keracunan Usai Santap Nasi Bungkus saat Acara HSN Pemkab Deli Serdang
-
UHN Bidik Investasi Rp1 Triliun untuk Smart Campus dan Rumah Sakit
-
Ribuan Talenta Muda Berpeluang Bangun Karier Lewat Program Magang Nasional BRI
-
Dari Diskon MCU hingga Genomics, Intip Keuntungan Healthcare Privilege BRI dan Prodia
-
Sedekah Energi Tenaga Surya untuk Sumatera Utara, Kolaborasi Al Washliyah-Green Justice Indonesia