Dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, terdapat etika mendalam dalam menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Setiap pengambilan hasil hutan atau pembukaan lahan dulunya disertai upacara ritual dan konsultasi adat, bukan keputusan sepihak berbasis izin investor. Kini, budaya ini semakin tergeser oleh logika pembangunan top-down yang merampas ruang hidup masyarakat.
Prinsip Batak tradisional yang berbunyi: “jangan makan hari ini jika itu berarti cucumu kelaparan esok,” tampaknya telah dikalahkan oleh model pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Pertama, moratorium izin baru di kawasan hutan Toba adalah langkah darurat yang tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah dan pusat harus menghentikan semua ekspansi industri kehutanan dan mengevaluasi ulang izin-izin lama yang terbukti merusak ekosistem.
Kedua, industri keramba jaring apung harus direduksi secara bertahap dan dikonversi menjadi sistem budidaya tertutup yang lebih ramah lingkungan. Evaluasi AMDAL secara ketat dan transparan wajib dilakukan, termasuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Ketiga, sistem pengolahan air limbah harus dibangun, tidak hanya di kota besar seperti Parapat dan Balige, tapi juga di desa-desa pesisir dan teluk tertutup. Tanpa IPAL, semua edukasi kebersihan hanya akan menjadi retorika kosong.
Keempat, nilai-nilai kearifan lokal harus diarusutamakan dalam kebijakan publik. Pendidikan adat lingkungan, kerja sama antara komunitas lokal dan institusi formal, serta pengakuan hutan adat sebagai bagian dari solusi konservasi harus menjadi agenda bersama.
Hari Bumi tahun ini semestinya jadi titik balik. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola lingkungan, maka Danau Toba akan menjadi tragedi ekologi paling memalukan di kawasan Asia Tenggara.
Danau Toba bukan sekadar danau, tapi warisan geologi, budaya, dan spiritual umat manusia. Jika kita membiarkannya rusak, maka yang hilang bukan hanya air dan pepohonan, tapi juga sejarah, identitas, dan masa depan kita bersama.
Oleh: Gito Pardede, Ketua Youth Toba Caldera UNESCO Global Geopark
Berita Terkait
-
Aturan Dana Lingkungan Hidup Diubah, Uang Rp22 Triliun untuk Masyarakat Tak Bisa Cair
-
Sampah Jakarta Capai 7.354 Ton per Hari, Bisakah Pengelolaan dari Rumah Jadi Solusi?
-
Hutan Bisa Jadi Ruang Terapi di Tengah Polusi dan Krisis Iklim, Apa Saja Manfaatnya?
-
Kenapa Jadi Pepes di KRL Lebih Baik bagi Lingkungan
-
Tak Lagi Soal Lingkungan: Mengapa Perubahan Iklim Disebut Ancaman bagi Keamanan Nasional Indonesia?
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Oknum Guru di Tanjungbalai Bantah Bawa Siswa SD ke Rumah untuk Dilecehkan Suami
-
Gasak Motor-Uang dari Rumah Warga, Maling di Deli Serdang Ditembak
-
Suami Guru di Tanjungbalai Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Terancam 9 Tahun Penjara
-
Heboh Siswa PIP Naik Ambulans, BNI Tegaskan Bukan Arahan Petugas
-
Bebas Produk Tiruan! Beli Masker Wajah Skintific Original di Blibli