SuaraSumut.id - Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang sebelumnya bagian dari Sumatera Utara (Sumut) tetap menjadi milik Aceh.
Keempat pulau yang sempat menjadi polemik tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Selasa 17 Juni 2025.
Penetapan tersebut menjadi akhir dari polemik berkepanjangan yang telah menyita perhatian masyarakat luas, termasuk tokoh-tokoh nasional serta warganet di media sosial.
Sengketa ini bermula dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 dan diperkuat oleh Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan ini memicu reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakatnya. Bagi warga Aceh, keempat pulau tersebut bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga menyangkut sejarah, identitas budaya, dan kehormatan daerah.
Surat Terbuka Gubernur Aceh
Sebelum keputusan dari Presiden Prabowo diumumkan, publik digemparkan oleh beredarnya sebuah surat terbuka yang ditulis atas nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dengan judul "Pulau Kami, Harga Diri Kami".
Dalam surat tersebut, Mualem menuliskan secara emosional sejarah panjang hubungan Aceh dengan Indonesia, termasuk masa lalu ketika dirinya merupakan bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Prabowo Subianto adalah seorang prajurit TNI yang menjaga keutuhan NKRI.
Ia menekankan bahwa perjuangan telah berubah menjadi jalan damai, dan kini Aceh berdiri bersama republik untuk menjaga persatuan.
Namun demikian, belum bisa dipastikan apakah benar surat tersebut ditulis oleh Mualem, Surat terbuka itu ramai diunggah sejumlah akun di media sosial. Isinya terkait status pulau di Aceh.
Berikut isi lengkap surat terbuka tersebut:
"Pulau Kami, Harga Diri Kami!"
Bapak Presiden yang saya hormati,
H.Prabowo Subianto – sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar Republik.
Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekadar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan Bapak, tetapi kini dipertemukan oleh jalan damai dan persatuan.
Barangkali tak banyak pemimpin republik ini yang memahami Aceh sedalam Bapak. Dahulu, kita pernah berdiri di dua sisi berbeda dari sejarah. Saya di hutan-hutan Aceh, memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak-hak rakyat kami. Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari militer Indonesia, menjaga kedaulatan negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang getir, di tengah darah dan air mata rakyat Aceh.
Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai.
Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan politik saya kepada Bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa Bapak dapat dipercaya. Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan Bapak. Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri di belakang Bapak—hingga hari ini, ketika Bapak memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia.
Namun kini, luka lama seakan menganga kembali. Empat pulau kami — Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang — telah dialihkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 dan dikukuhkan lagi dengan Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar urusan administratif. Namun bagi kami, orang Aceh, tanah adalah kehormatan. Harga diri kami. Keempat pulau itu bagian dari sejarah kami sejak masa Kesultanan Aceh. Sejak 1965, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan pengelolaannya melalui SK No. 125/IA/1965. Bahkan dalam masa damai, kami membangun mushalla, rumah singgah nelayan, hingga patok-patok batas yang sah.
Sejak 2018, kami telah berulang kali mengajukan keberatan resmi kepada pusat. Surat demi surat kami kirimkan. Data kami lengkapi. Namun semua seolah hilang dalam riuh rendah birokrasi.
Bapak Presiden,
Saya menulis bukan dalam semangat permusuhan. Tidak. Saya menulis sebagai saudara lama Bapak. Kita pernah bertempur, kini berjalan dalam satu barisan. Saya percaya, dalam hati seorang prajurit seperti Bapak, kehormatan wilayah dan keadilan rakyat adalah sesuatu yang suci.
Izinkan kami memohon:
Bukalah kembali proses verifikasi. Hadirkan kembali dialog yang adil. Kembalikan keempat pulau itu dalam pelukan Aceh — bukan semata demi memperluas wilayah, tetapi demi menegakkan keadilan sejarah dan menjaga kehormatan rakyat kami yang telah setia menjaga perdamaian.
Bapak Presiden,
Aceh tidak meminta lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek oleh ketidakadilan yang bisa kita cegah. Sebab saya percaya, seperti halnya prajurit memegang sumpah setianya, Bapak akan menjaga keutuhan rasa keadilan negeri ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak dalam memimpin negeri besar ini dengan kebijaksanaan dan keadilan.
Hormat saya,
Muzakir Manaf (Mualem)
Gubernur Aceh
Penyelesaian sengketa empat pulau ini menjadi bukti bahwa dialog, rekonsiliasi, dan kepemimpinan yang tegas namun adil dapat menjadi solusi dari persoalan yang pelik.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa seorang pemimpin besar tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan dan menyembuhkan luka lama bangsanya.
Aceh, sebagai salah satu daerah dengan sejarah panjang perjuangan, kini kembali mengukuhkan jati dirinya dalam bingkai NKRI dengan damai dan bermartabat.
Berita ini telah terbit di Suara.com dengan judul: Heboh Surat Terbuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Prabowo: Sahabat Seperjalanan, Pernah Jadi Lawan
Berita Terkait
-
Diresmikan Prabowo, Jembatan Ini Habiskan 10 Ribu Ton Semen
-
DPR Soroti Izin Penggalangan Dana Bencana: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Anggota DPR Sindir Donasi Relawan: Baru 10 Miliar, Negara Sudah Triliunan
-
Fadil Jaidi Bagikan Kisah Pilu Detik-Detik Warga Tamiang Selamatkan Diri
-
Pilu Korban Bencana di Sumatera Tidur Beralas Terpal, 100 Karpet Dikirim untuk Ringankan Penyintas
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Telkomsel Pulihkan 21 Site di Aceh Tamiang dan Salurkan Bantuan Sosial
-
Jelang Natal, Asian Agri Adakan Pasar Murah Minyak Goreng di Labusel
-
Puncak HUT Ke-68, Dirut Pertamina Kawal Misi Kemanusiaan di Aceh
-
Anak Perempuan Diduga Bunuh Ibu Kandung di Medan Ternyata Masih SD, Motifnya?
-
Kapolres Labusel Raih Penghargaan Penegak Hukum Peduli Anak pada Anugerah KPAI 2025